Menteri Keuangan dan Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan inflasi bisa dipicu banyak hal, baik dari sisi permintaan maupun sisi produksi (suply) dalam negeri maupun luar negeri.
Kewaspadaan perlu dilakukan karena tingginya realisasi laju inflasi dibandingkan prediksi anggaran tahun depan akan sangat mempengaruhi seluruh postur anggaran, baik penerimaan maupun belanja negara. Tak hanya itu, inflasi yang tinggi akan menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Sehingga pada gilirannya kesejahteraan akan menurun.
“Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus berupaya meningkatkan koordinasi kebijakan dan langkah pengendalian,” kata Sri Mulyani membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis (20/8).
Usai rapat paripurna, Menteri Sri Mulyani enggan memastikan apakah pemerintah memang berencana menyesuaikan beberapa harga barang yang selama ini dikendalikan, seperti bahan bakar minyak. Yang jelas, kata dia, kebijakan anggaran subsidi tidak ada berubah.
Perubahan hanya akan dilakukan terhadap pengelolaannya yang akan diterapkan berdasarkan target penerima subsidi. Harga bahan bakar minyak tetap akan menggunakan asumsi harga patokan.
“Dengan konsekuensi itu memang makin ada kemungkinan terjadinya perbedaan harga antara yang ditargetkan, yakni mereka yang menerima subsidi dengan yang tidak,” ujarnya. Ini pun akan mempengaruhi konstruksi inflasi secara umum.
Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 pemerintah mengusulkan alokasi subsidi sebesar Rp 144,35 triliun, yang terdiri dari subsidi energi Rp 99,409 triliun dan non-energi Rp 44,94 triliun.
Pada paparannya di depan Dewan Perwakilan Daerah kemarin, (Rabu (19/8), Sri Mulyani mengatakan kebijakan subsidi bahan bakar minyak tahun depan dilakukan dengan melakukan upaya efisiensi distribusi penyaluran lewat penyesuaian margin distribusi (Alpha) dan mendistribusian dengan sistem tertutup.
Selain itu, penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi dibatasi hanya pada sektor rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, nelayan, transportasi, dan pelayanan umum. Ia menyebutkan penerapan subsidi berdasarkan target lebih bisa dipertanggungjawabkan, tepat sasaran, efektif, muda diprediksi, dan membentuk anggaran yang stabil.
Sebelumnya, Bank Indonesia mengingatkan pemerintah soal masih adanya potensi tekanan inflasi pada 2010 menyusul membaiknya perekonomian dunia. Salah satu yang patut diwaspadai adalah bahan bakar minyak bersubsidi seiring potensi meningkatnya permintaan dunia.
Sri Mulyani mengakui kenaikan harga minyak dunia dan bebrapa komoditas utama lainnya menjadi salah satu faktor pendorong potensi tekanan inflasi. Tak hanya itu, tekanan inflasi juga bisa disebabkan oleh kenaikan defisit di negara-negara maju yang akan menyebabkan meningkatnya ekspektasi inflasi dunia.
Belum lagi ancaman dampak fenomena gelombang panas El-Nino yang bisa berefek pada produksi dan harga pangan domestik. Sedangkan dari dalam negeri, kenaikan gaji pokok pegawai negeri dan Tentara Nasional Indonesia serta kepolisian juga bisa mendongkrak permintaan domestik. “Sedangkan kapasitas produksi nasional tidak selalu mengikuti cepatnya kenaikan permintaan,” kata Sri Mulyani.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu, mengatakan potensi penyesuaian harga lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Dengan kondisi seperti itu, kata dia, maka subsidi harus sesuai. “Dan ada beberapa harga-harga yang memang sudah harus disesuaikan,” ujarnya.
Seperti halnya Sri Mulyani, Anggito juga belum bisa memastikan harga apa saja yang akan disesuaikan. Namun, dia membenarkan jika kenaikan harga minyak mentah internasional bakal menyebabkan tekanan terhadap harga dalam negeri.
AGOENG WIJAYA
