Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Waspadai Potensi Kenaikan Harga Barang Bersubsidi

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah mewaspadai potensi penyesuaian beberapa harga yang selama ini dikendalikan pemerintah lewat subsidi (administered price) pada 2010. Meski, pemerintah tetap menilai asumsi inflasi tahun depan 2010 masih cukup rasional.

Menteri Keuangan dan Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan inflasi bisa dipicu banyak hal, baik dari sisi permintaan maupun sisi produksi (suply) dalam negeri maupun luar negeri.

Kewaspadaan perlu dilakukan karena tingginya realisasi laju inflasi dibandingkan prediksi anggaran tahun depan akan sangat mempengaruhi seluruh postur anggaran, baik penerimaan maupun belanja negara. Tak hanya itu, inflasi yang tinggi akan menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Sehingga pada gilirannya kesejahteraan akan menurun.

“Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus berupaya meningkatkan koordinasi kebijakan dan langkah pengendalian,” kata Sri Mulyani membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis (20/8).

Usai rapat paripurna, Menteri Sri Mulyani enggan memastikan apakah pemerintah memang berencana menyesuaikan beberapa harga barang yang selama ini dikendalikan, seperti bahan bakar minyak. Yang jelas, kata dia, kebijakan anggaran subsidi tidak ada berubah.

Perubahan hanya akan dilakukan terhadap pengelolaannya yang akan diterapkan berdasarkan target penerima subsidi. Harga bahan bakar minyak tetap akan menggunakan asumsi harga patokan.

“Dengan konsekuensi itu memang makin ada kemungkinan terjadinya perbedaan harga antara yang ditargetkan, yakni mereka yang menerima subsidi dengan yang tidak,” ujarnya. Ini pun akan mempengaruhi konstruksi inflasi secara umum.

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 pemerintah mengusulkan alokasi subsidi sebesar Rp 144,35 triliun, yang terdiri dari subsidi energi Rp 99,409 triliun dan non-energi Rp 44,94 triliun.

Pada paparannya di depan Dewan Perwakilan Daerah kemarin, (Rabu (19/8), Sri Mulyani mengatakan kebijakan subsidi bahan bakar minyak tahun depan dilakukan dengan melakukan upaya efisiensi distribusi penyaluran lewat penyesuaian margin distribusi (Alpha) dan mendistribusian dengan sistem tertutup.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi dibatasi hanya pada sektor rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, nelayan, transportasi, dan pelayanan umum. Ia menyebutkan penerapan subsidi berdasarkan target lebih bisa dipertanggungjawabkan, tepat sasaran, efektif, muda diprediksi, dan membentuk anggaran yang stabil.

Sebelumnya, Bank Indonesia mengingatkan pemerintah soal masih adanya potensi tekanan inflasi pada 2010 menyusul membaiknya perekonomian dunia. Salah satu yang patut diwaspadai adalah bahan bakar minyak bersubsidi seiring potensi meningkatnya permintaan dunia.

Sri Mulyani mengakui kenaikan harga minyak dunia dan bebrapa komoditas utama lainnya menjadi salah satu faktor pendorong potensi tekanan inflasi. Tak hanya itu, tekanan inflasi juga bisa disebabkan oleh kenaikan defisit di negara-negara maju yang akan menyebabkan meningkatnya ekspektasi inflasi dunia.

Belum lagi ancaman dampak fenomena gelombang panas El-Nino yang bisa berefek pada produksi dan harga pangan domestik. Sedangkan dari dalam negeri, kenaikan gaji pokok pegawai negeri dan Tentara Nasional Indonesia serta kepolisian juga bisa mendongkrak permintaan domestik. “Sedangkan kapasitas produksi nasional tidak selalu mengikuti cepatnya kenaikan permintaan,” kata Sri Mulyani.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu, mengatakan potensi penyesuaian harga lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Dengan kondisi seperti itu, kata dia, maka subsidi harus sesuai. “Dan ada beberapa harga-harga yang memang sudah harus disesuaikan,” ujarnya.

Seperti halnya Sri Mulyani, Anggito juga belum bisa memastikan harga apa saja yang akan disesuaikan. Namun, dia membenarkan jika kenaikan harga minyak mentah internasional bakal menyebabkan tekanan terhadap harga dalam negeri.

AGOENG WIJAYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

3 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

6 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

16 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.