Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanpa Paspor, Pejabat Papua Ditangkap di Papua Nugini

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jayapura - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua Matius Murib bersama istri dan dua anaknya serta tiga kerabatnya terancam denda sebesar 5000 kina atau Rp 18 juta per orang oleh pemerintah Papua Nugini karena memasuki wilayah tanpa paspor.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua, Jules Ongge, mengatakan denda itu harus mereka bayar dalam persidangan nanti atau mereka akan mendapat kurungan penjara. “Jalur diplomatik masih kami bicarakan antara kedua negara. Tapi, jika dalam putusan sidang nanti, hanya ditahan sekitar satu minggu penjara, lebih baik dijalani hukuman kurungan saja, daripada membayar denda. Namun, jika hasil putusan sidang lebih dari satu minggu, ya kita upayakan untuk membayar denda,’’ ujarnya kepada wartawan, Senin (31/8) di kantornya.

Menurut Jules, Matius dan rombongannya ditangkap Polisi Papua Nugini pada Sabtu (29/8) kemarin sekitar pukul 10.00 WIT di kawasan Wutung, daerah perbatasan Republik Indonesia - Papua Nugini. Mereka ditangkap karena melintas batas antar negara tanpa memiliki dokumen yang lengkap.

Sebenarnya Matius dan keluarga pergi ke Papua Nugini hanya untuk berekreasi. Rombongan ini sudah sempat berbelanja di daerah Vanimo. Saat mau pulang ke arah Jayapura, rombongan ini ditangkap di Pos Penjagaan perbatasan Papua Nugini karena tak memiliki surat kelengkapan untuk melintas batas. “Mereka langsung digiring menuju Kota Vanimo, Papua Nugini, untuk menjalani penahanan,” jelasnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kronologis tertangkapnya Matius juga baru ketahui oleh Jules pada Minggu (30/8) malam kemarin. Sebenarnya waktu rombongan ini memasuki wilayah Papua Nugini, mereka lolos pemeriksaan, karena kebetulan saat itu penjaga perbatasan baik di wilayah Indonesia maupun Papua Nugini tidak ada. “Namun saat pulang ke Indonesia dan kembali melewati pos perbatasan, mereka ditangkap. Ini memang kesalahan mereka tidak dilengkapi surat-surat untuk melintas batas,” ungkap Jules.

Saat ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua telah menghubungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pusat, Departemen Luar Negeri serta Konsulat Papua Nugini yang ada di Jayapura. “Saat ini Matius Murib dan tiga orang dewasa lainnya ditahan di Kantor Polisi Vanimo. Sedangkan istri serta dua anaknya berada di Konsulat RI di Vanimo,” kata Jules Ongge.

CUNDING LEVI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill Mundur

26 Mei 2019

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill.[REUTERS]
Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill Mundur

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Minggu setelah berminggu-minggu desakan dari lawan politiknya.


PNG Tegaskan Papua Bagian Integral Indonesia  

30 September 2016

Massa dari Aliansi Mahasiswa Papua mengenakan baju adat Papua saat menggelar aksi
PNG Tegaskan Papua Bagian Integral Indonesia  

Papua Nugini menegaskan kembali sikapnya bahwa Provinsi Papua merupakan bagian integral dari Republik Indonesia.


Eks Presiden PNG Somare Terlibat Pencucian Uang di Singapura  

9 September 2016

PM Papua Nugini Michael Somare. telegraph.co.uk
Eks Presiden PNG Somare Terlibat Pencucian Uang di Singapura  

Pengadilan Singapura menyatakan pendiri Papua Nugini yang juga presiden pertama PNG, Michael Somare, menerima dana pencucian uang sebesar Rp 10,2 miliar.


Sekjen ULMWP Octovianus Mote Dilarang Masuk Papua Nugini  

30 Mei 2016

Octovianus Mote. pacific.scoop.co.nz
Sekjen ULMWP Octovianus Mote Dilarang Masuk Papua Nugini  

Sekretaris Jenderal ULMWP, organisasi payung seluruh organisasi perjuangan kemerdekaan Papua, Octovianus Mote, ditolak masuk Papua Nugini.


Dituduh Korupsi, PM Papua Nugini Didesak Mundur

26 Mei 2016

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter Charles Paire O'Neill beserta istri Lynda May Babao. TEMPO/Subekti
Dituduh Korupsi, PM Papua Nugini Didesak Mundur

Para mahasiswa Papua Nugini mendesak Perdana Menteri Peter O'Neill mundur karena terlibat korupsi.


Papua Nugini: Forum Pasifik Ingin Papua Self-Determination

26 Mei 2016

Peter O'Neill. AP/Mary Altaffer
Papua Nugini: Forum Pasifik Ingin Papua Self-Determination

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengatakan pimpinan forum Pasifik ingin Papua menentukan nasibnya sendiri (self-determination).


Papua Nugini Tutup Kamp Pengungsi Australia

27 April 2016

Ilustrasi imigran gelap. ANTARA/Asep Fathulrahman
Papua Nugini Tutup Kamp Pengungsi Australia

Selama ini, Australia membayar Papua Nugini dan pulau milik bangsa Nauru untuk didirikan kamp penahanan pengungsi.


Berusaha Kabur, Polisi Papua Nugini Tembak Mati 11 Tahanan  

26 Februari 2016

Ilustrasi. gizmodo.com
Berusaha Kabur, Polisi Papua Nugini Tembak Mati 11 Tahanan  

Polisi Papua Nugini menembak mati 11 tahanan dan melukai 17 lainnya saat mengejar tahanan penjara yang kabur.


Bagi Perempuan, Papua Nugini Tempat Terburuk di Dunia

27 Januari 2016

Suku Huli Wigmen ini terkenal dengan hiasan kepala yang dibuat dari rambutnya sendiri hidup di Papua Nugini. Di pulau yang sama juga hidup suku terasing yang terkenal dengan ornamen ukirannya yaitu suku Dani dan Asmat dari Papua, Indonesia. Dailymail.co.uk/Jimmy Nelson
Bagi Perempuan, Papua Nugini Tempat Terburuk di Dunia

Polisi minta bayaran untuk mengusut perkosaan.


Dua WNI Disandera di Papua Nugini  

14 September 2015

Monumen persahabatan antara dua negara di perbatasan Indonesia - Papua Nugini, 26 Juli 2015.  TEMPO/Maria Rita Hasugian
Dua WNI Disandera di Papua Nugini  

Komunikasi intens dijalin antara Konsulat RI Vanimo dan militer Papua Nugini terkait dengan sandera dua WNI di Papua Nugini.