Pemerintah Kabupaten Kediri Digeruduk Wartawan Bodrek

TEMPO Interaktif, Kediri - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menyiapkan anggaran khusus kepada wartawan sebagai tunjangan lebaran. Akibatnya kantor tersebut didatangi puluhan wartawan dari berbagai kota yang ingin meminta jatah.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Eko Setiyono mengatakan penyiapan anggaran khusus ini merupakan kebijakan internal humas. Mereka mengaku menyisihkan sebagian anggaran dinas untuk diberikan kepada wartawan yang biasa bekerjasama dengan lembaga pemerintah tersebut. “Ini merupakan sikap pribadi kami untuk menjaga silaturahmi,” kata Eko kepada Tempo, Selasa (15/9).

Sayangnya Eko tidak bersedia menjelaskan berapa besar anggaran yang disiapkan untuk tunjangan wartawan tersebut. Sebab dia mengakui jika alokasi tersebut tidak memiliki landasan yuridis sama sekali. Untuk mensiasati tunjangan tersebut Eko mengaku memerintahkan bendahara biro hubungan masyarakat mengaturnya.

Akibat kebijakan tersebut, Eko mengaku kewalahan menerima kehadiran puluhan wartawan dari luar kota yang ingin meminta jatah. Beberapa diantaranya bahkan nekat menyewa mobil hanya untuk berburu sedekah lebaran. “Kalau yang seperti ini kami selalu kewalahan,” katanya.

Sikap berbeda dilakukan Pemerintah Kota Kediri. Kepala Baguan Hubungan Masyarakat Kota Nurmuhyar mengaku menolak permintaan tunjangan hari raya dari beberapa pekerja media. Menurut dia Humas hanya melakukan transaksi keuangan sesuai budget yang telah ditentukan. Hal itu sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. “Jadi tidak ada pencairan anggaran di luar ketentuan,” kata Nurmuhyar.

Menurut dia jumlah pekerja media yang datang untuk meminta Tunjangan Hari Raya tahun ini jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Hal ini diduga akibat pemberlakuan pengetatan uang keluar untuk menghindari persoalan hukum.

Namun begitu, Nurmuhyar mengaku mengalokasikan dana khusus untuk menjalin kerjasama dengan media dan penyediaan konsumsi jumpa pers. Untuk kerjasama media Pemkot menganggarkan Rp 175 juta, sedangkan jumpa pers disediakan Rp 80 juta. “Hingga saat ini kami belum melakukan jumpa pers sama sekali,” katanya.

Anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri, Dwidjo Utomo Maksum, meminta pemerintah menghapus penyediaan anggaran kerjasama dengan media. Sebab hal itu berpotensi menimbulkan kolusi dan melemahkan daya kritis media yang bersangkutan. “Apalagi wartawan bukan lembaga pengguna APBD,” katanya.

HARI TRI WASONO