Kongres Golput Tolak Pelantikan Yudhoyono

TEMPO Interaktif, Surakarta - Kongres Golongan Putih (Golput) Ke-4 di Surakarta menghasilkan keputusan menolak dan memboikot pelantikan dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Presiden Persaudaraan Golongan Putih Sri Bintang Pamungkas mengungkapkan, kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam pemilihan presiden Juli lalu tidak memiliki legitimasi yang kuat.

“Angka golput mencapai 51 persen. Dia sendiri hanya mendapat 27 persen, meskipun jika tanpa memperhitungkan angka golput, kemenangannya menjadi 60 persen,” tandas dia, Minggu (4/10).

Untuk itu, dia akan menggerakkan kekuatan rakyat untuk menolak pelantikan pada 20 Oktober mendatang. Dia berjanji akan berusaha agar tidak ada pelantikan dan selanjutnya membentuk pemerintahan baru. “Jika kemudian tetap dilantik, kami siap untuk menjatuhkannya dari pemerintahan dengan dukungan rakyat,” tegas dia.

Menurut Sri Bintang, Yudhoyono tidak pantas memimpin Indonesia. Selain karena tingginya angka golput, juga berbagai persoalan yang menghiasi selama pemerintahannya. “Kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti Munir, Semanggi I dan II, hingga Trisakti tidak pernah selesai hingga sekarang,” tutur dia.

Selain itu, peluang untuk melakukan korupsi semakin besar dan di sisi lain pengawasan uang negara disebutnya semakin serampangan. Dia mencontohkan kasus Bank Century yang dinilainya sebagai perampokan uang rakyat seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. “Komisi Pemberantasan Korupsi pun dilemahkan,” kata dia.

Dia menilai jika tetap diperintah Yudhoyono-Boediono, maka Indonesia lima tahun ke depan akan makin hancur dan terpecah belah. Sehingga melakukan makar dengan menggulingkan SBY adalah solusi terbaik. “Kemudian nanti dibentuk rezim baru yang berpihak kepada rakyat,” janji dia.

Dia mencontohkan, pemilu harus diselenggarakan secara sistem distrik dan memilih personal dari daerahnya sendiri. “Tidak seperti sekarang, orang Pusat diminta bertarung di daerah,” ucap Sri Bintang.

Lantas, setelah menjadi anggota Dewan tidak ada lagi fraksi karena hal itu hanya akan membuat loyal pada partai. “Semuanya harus melepaskan baju partai dan benar-benar mewakili rakyat,” pungkas dia.

UKKY PRIMARTANTYO