PKS Sarankan Golkar Tak Masuk Kabinet

TEMPO Interaktif, Jakarta - Persaingan untuk bisa masuk dan mendapat porsi lebih banyak di kabinet, yang akan disusun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan ini, mulai memanaskan suhu politik. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, misalnya, meminta Yudhoyono tetap mengedepankan partai yang lebih dulu bergabung dengan koalisi.

Bersamaan dengan itu, Tifatul menyarankan agar Partai Golkar lebih baik berada di luar pemerintahan. Menurut dia, Golkar akan lebih efektif jika tak menempati posisi menteri di dalam kabinet. "Katakanlah dapat dua menteri, posisi tawar-menawar Golkar tak akan kuat," katanya saat dihubungi kemarin.

Tifatul mengingatkan kondisi Golkar saat ini berbeda dengan lima tahun lalu, ketika ketua umumnya menjadi wakil presiden dan posisi partai lebih kuat. Bergabungnya Golkar di pemerintahan juga dipastikan akan membuat pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tak sedinamis periode sebelumnya.

Meski begitu, kata Tifatul, soal kemungkinan masuknya Golkar dan PDI Perjuangan dalam koalisi akan bergantung pada ketegasan Yudhoyono. "Apakah Golkar mau direkrut, wallahualam bissawab. Ini tergantung Yudhoyono memainkan strategi."

Tentang jatah kursi menteri buat partainya, Tifatul enggan menyebutkan jumlahnya. Tapi ia memastikan kesediaannya jika nanti ditunjuk. Tifatul juga menyodorkan nama Hidayat Nur Wahid, yang disebutnya sebagai calon menteri koordinator dari PKS. Posisi itu dikatakannya sebagai kompensasi dari gagalnya skenario awal mengusung Hidayat menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berbeda dengan PKS, Partai Amanat Nasional menyatakan tak mempermasalahkan jika PDI Perjuangan dan Golkar mendapat jatah kursi menteri. "Soal kabinet, itu urusan presiden terpilih," ujar Ketua DPP PAN Toto Daryanto. "Kami serahkan sepenuhnya."

Sejauh ini Golkar sudah memastikan tak akan mengambil peran oposisi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan partainya di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie siap jika diminta mengisi jabatan dalam kabinet. "Mempersoalkan pemerintah yang gagal sama saja mengkhianati rakyat," kata Idrus dalam jumpa pers di Hotel Kempinski kemarin.

Ketua DPP Golkar Firman Subagyo menanggapi pernyataan Tifatul dengan nada keras. "Kenapa tidak PKS saja yang berada di luar pemerintahan?" katanya. Firman mengingatkan, dalam Pemilihan Umum 2004, PKS bukan pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, tapi kemudian masuk dalam pemerintahan. "Tidak usah ngatur-ngatur partai lain. Golkar tidak seperti PKS."

Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan Presiden Yudhoyono akan mulai memanggil para calon menterinya pekan ini. "Ada 100-an lebih (calon), baik dari partai politik maupun dari profesional," kata Hatta di kediaman pribadi Yudhoyono, Puri Cikeas Indah, Bogor, kemarin. Sudah sepekan ini Presiden menjalankan aktivitasnya di Cikeas.

Kalau nama-nama sudah ditetapkan, kata Hatta, "Tinggal komunikasi dan hubungi orangnya. Bisa saya yang menghubungi, bisa Pak Sudi (Silalahi)." Sehari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober, susunan kabinet akan diumumkan dan dilantik pada hari berikutnya.

PRAMONO | EKO ARI WIBOWO | DWI RIYANTO | GUNANTO