TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Golkar akhirnya resmi masuk dalam koalisi pemerintahan ke depan yang dipimpin oleh duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Kepastian bergabungnya partai berlambang beringin itu justru disampaikan oleh Yudhoyono.
Yudhoyono menyebutkan ada lima partai politik yang sedari awal mendukungnya dalam pemilihan presiden yaitu, PKB, PPP, PAN, PKS dan Partai Demokrat. Hasil Munas Golkar di Pekanbaru, Riau yang menempatkan Aburizal Bakrie sebagai orang nomor satu di partai itu mendekatkan ke kubu pemerintah.
"Golkar sudah menyampaikan untuk menjadi bagian dari pemerintahan dan ingin menggalang kebersamaan di parlemen dan pemerintahan. Dengan demikian, Golkar menjadi bagian di koalisi," kata Yudhoyono dalam keterangan pers di kediaman pribadinya Puri Cikeas Indah, Bogor, Rabu (14/10).
Sebenarnya, sinyal golkar berafiliasi dengen pemerintah sudah jelas saat Aburizal terpilih memimpin Golkar. Bahkan, sehari setelah dinyatakan menang di Munas, Ical langsung sowan ke Cikeas.
Namun, Ia menambahkan tidak akan memperlakukan Golkar sama dengan partai yang sejak awal mendukungnya dalam pemilihan presiden. "Nanti, ada aturan yang saya bangun agar lebih adil," katanya.
Menurutnya, bergabungnya Golkar merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Disebutkanya, tidak ada kesepakatan di antara partai koalisi yang lama yang mengatakan tak boleh menerima parpol lain dalam koalisi ke depan.
Ia berharap koalisi itu bisa menjalankan amanat rakyat dalam pemerintahan lima tahun mendatang dengan baik. "Saya paham bagaimana keadilan yang mesti saya jaga dengan kebersamaan dari parpol sebelumnya dan yang bertambah dengan hadirnya Partai Golkar," katanya.
Dengan bergabungnya Golkar, maka saat ini pemerintahan Yudhoyono-Boediono ditopang dengan kekuatan enam partai. Selebihnya, Ia mengaku akan menghormati pilihan tiga partai lainya, yaitu, PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura yang memilih tidak berkoalisi. Hingga saat ini, kata dia, ketiga pimpinan parpol tersebut belum menyampaikan kedirinya untuk bersama-sama baik di pemerintah dan parlemen.
Ia menambahkan dengan PDI Perjuangan memang ada kesepakatan dengan menempatan Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR. Namun, hal itu hanya kesepakatan antar fraksi untuk menjalin kerjasama di MPR.
Dengan kekuatan yang besar baik dipemerintahan dan diparlemen,Yudhoyono menampik jika hal itu dapat melemahkan chek and balances karena tidak memberikan kesempatan yang luas bagi oposisi. "Tidak berarti kalau dukungan pem kuat lantas check and balances tidak berlaku," katanya.
Menurutnya, hal itu bisa muncul diantara lembaga-lembaga negara sendiri di samping sudah ada antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ia juga menampik pemerintah akan menjadi otoritarian dengan koalisi gemuknya. Ditegaskanya, fungsi pengawasan dan daya kritis dari parlemen meski dikuasi partai koalisinya tetap berlaku.
GUNANTO ES
