Baru Hari Ini Bantuan Asing Dibolehkan Masuk Ke Jawa Barat

TEMPO Interaktif, Jakarta -  Kendati sudah lewat lebih dari sebulan gempa Tasikmalaya, Jawa Barat, baru hari ini bantuan asing diijinkan masuk. “Dulu tidak boleh meminta (bantuan asing), sekarang boleh menyurati,” kata juru bicara tim penangaanan gempa Jawa Barat, Kepala Bapeda, Deny Juanda Puradimaja di Bandung, Kamis (15/10).

Sejumlah NGO dan lembaga asing sudah dimintai untuk membantu korban bencana gempa di Jawa Barat. Yang sudah resmi membantu korban gempa adalah Unicef dan UNDP, kendati baru sebatas pendampingan sambil menjajaki pemberian bantuan yang dibutuhkan.

Lampu hijau itu baru diperoleh kemarin sebagai salah satu keputusan Rakor Penanganan Bencana yang dihadiri lintas departemen di Bappenas, Jakarta. Penyebabnya, kata Deny, gempa Sumatera Barat. Sejak gempa melanda Jawa Barat pada 2 September lalu, bukannya tidak ada bantuan asing yang diterima. Saat itu, jelas Denny, pemerintah pusat menggariskan aturan bahwa bantuan asing boleh diterima tapi dilarang meminta.

Pemerintah Jawa Barat kini ketar-ketir menunggu kepastian kucuran dana pemerintah pusat untuk proses recovery permukiman penduduk dan infrastuktur pasca gempa. Masalahnya, jelas Deny, dana plus logistik yang digunakan saat ini adalah tinggal sisa bantuan dari pemerintah dan donor yang diterima sejak masa tanggap darurat.

Sejumlah dana yang sudah ada tidak bisa digunakan karena terganjal sejumlah aturan keuangan. Dia mencontohkan, dana Rp 2,7 miliar yang ada di rekening pemerintah daerah yang sengaja dibuka untuk menampung sumbangan bagi korban gempa tidak bisa disalurkan.

Gara-gara masuk ke rekeneing pemerintah daerah akhirnya harus tercatat di APBD Provinsi sebagai pemasukan sesuai aturan Permendagri Nomor 13/2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengucurannya pun tidak bisa sembarangan karena terikat aturan itu. “Kita sedang meminta fatwa ke Menteri Dalam Negeri untuk menyalurkan uang itu,” kata Deny.

Nasib dana yang diperuntukkan untuk recovery yang diambil dari APBD Perubahan tahun ini sebesar Rp 250 miliar juga setali tiga uang. Dana yang menjadi tanggunan pemerintah provinsi sebagai bagian dari kesepakatan dengan pemerintah pusat untuk recovery pasca gempa itu juga mandek.

Denny mengatakan, dana yang disiapkan provinsi itu tidak bisa dikucurkan karena menunggu kepastian dana serupa yang disiapkan pemerintah provinsi. “Hingga sekarang belum diputuskan,” katanya.

Sebab ketidak jelasan itu, pemerintah provinsi mengusulkan agar duit Rp 250 miliar itu bisa disalurkan duluan sebagai dana Early Recovery, untuk menalangi kebutuhan korban bencana selama Oktober sampai Desember nanti. Jika dibolehkan, jelas Denny, uang itu akan digunakan mulai dari pembuatan hunian sementara, pembiayaan untuk pelayanan sanitasi air bersih, memulihkan pelayanan publik, hingga stimulan untuk membangkitkan usaha masyarakat yang mandek akibat gempa.

Sekretaris Satkorlak PB Provinsi Jawa Barat Sigit Udjwalprana mengatakan, jumlah pengungsi saat ini turun drastis. Dari sekitar 120 ribu pengungsi kini tersisa di bawah 100 ribuan orang. Dia mengatakan, permintaan untuk pengiriman logistik bagi pengungsi masih terus berdatangan dari pemerintah kabupaten/kota.

Selama ini untuk memenuhi permintaan logistik ditutupi dari sisa stok yang masih ada yang diterima sejak masa tanggap darurat gempa 2 September lalu. Kendati masih banyak, jumlahnya sudah menyusut. “Kalau untuk 3 bulan lagi masih ada,” kata Sigit.

Dari data yang diperoleh pemerintah provinsi yang diterima dari BNPB, nilai kerusakan sektor perumahan, infrastruktur, hingga kerugian akibat gempa 2 September di 15 kabupaten/kota di Jawa Barat setara dengan Rp 7,865 triliun. Denny mengatakan, dalam pertemuan di Bappenas kemarin, dana yang disediakan pemerintah pusat untuk proses recovery di Jawa Barat hanya Rp 2,2 triliun kendati besarannya masih bisa berubah.

Data sementara yang diperoleh pemerintah provinsi dari BNPB hasil verifikasi menyebutkan jumlah rumah yang tergolong rusak berat tercatat 44.603 unit. Rumah yang rusak sedang tercatat 96.690 unit dan rumah rusak ringan 119.467 unit.

AHMAD FIKRI