Mahasiswa Tolak Pelantikan SBY-Boediono

TEMPO Interaktif, Purwokerto - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Banyumas Bersatu (Alat Bambu), Selasa (20/10), menggelar aksi menolak pelantikan SBY-Boediono. Mereka menilai keduanya merupakan antek kapitalis yang tidak berpihak pada rakyat.

“Mereka lebih pro-pemodal dibandingkan kepentingan rakyat,” terang Handika Febrian,
koordinator aksi dalam orasinya.

Mereka menilai rezim SBY telah gagal membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Mereka juga menolak masuknya hutang luar negeri sebagai hasil kesepakatan negara-negara yang tegabung dalam G-20.

Dalam aksi tersebut, mereka juga menyoroti pembangunan di Banyumas yang dinilai gagal. Dari penelitian yang mereka lakukan, hampir 77 persen buruh di Banyumas dibayar lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan sebesar Rp 612.500. “Rasio lapangan pekerjaan di Banyumas perbandingannya 1 berbanding 14,” ujar Handika.

Artinya, lanjut Handika, dari satu lapangan kerja diperebutkan oleh 14 orang. Pengangguran juga dinilai masih tinggi di Banyumas. Dari total pendudk sebesar 1,7 juta jiwa, pengangguran mencapai 42.452 orang.

Handika menyebutkan, kegagalan pemerintah di tingkat lokal merupakan cermin kegagalan pemerintah pusat. Oleh karena itu, mereka menolak pelantikan SBY-Boediono yang dinilai akan meneruskan system ekonomi kapitalis yang semakin meminggirkan rakyat kecil.

Dalam aksi tersebut mereka juga menuntut agar sistem outsourching untuk dihapus. Mereka juga menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

Aksi hanya berjalan sekitar 30 menit, sebab aparat kepolisian dari Kepolisian Resor Banyumas melarang mereka melakukan aksi lebih dari 30 menit. Mereka sempat ditemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyumas yang berjanji akan mengirimkan tuntutan pendemo ke pemerintah pusat.

ARIS ANDRIANTO