Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Bawa Isu Deforestasi dan Kerusakan Laut ke Denmark

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Kopenhagen - Indonesia membawa isu degradasi dan deforestasi hutan serta kerusakan isi laut Indonesia terutama karang laut dan ikan ke Forum Legislator Globe Kopenhagen yang berlangsung Sabtu 24 Oktober 2009, di Kopenhagen, ibukota Kerajaan Denmark. Forum ini dihadiri oleh perwakilan anggota DPR bidang ekonomi 16 negara (G8, dan sejumlah negara berkembang  termasuk Indonesia).

"Ada banyak agenda, tapi ini dua isu utama yang  akan kami  perjuangkan agar bisa tembus ke COP 15 di Kopenhagen Desember nanti," ujar Bomer Pasaribu, perwakilan parlemen Indonesia di Forum Legislator Globe

Presiden Globe Eropa sekaligus Ketua Komite Lingkungan dan Perencanaan Regional Parlemen Denmark, Steen Gade MP, membuka sekaligus meresmikan Forum. Pertemuan tingkat tinggi ini digelar selama tiga hari di The Old Second Chamber, Folketinget. Gedung Folketinget, parlemen Denmark, amat klasik dan indah, berusia hampir tiga abad--terletak di kawasan
Christiansborg Slot, 1240, Kopenhagen.

Perdana Menteri Denmark, Lars Lokke Ramussen MP menjadi pembicara utama Dia menekankan, dalam membahas isu Perubahan Cuaca (Climate Change), para legislators bukanlah pengganti pemerintah negaranya. Tapi berupaya mendorong penerapan hukum-hukum internasional¡Xterkait perubahan cuaca. Juga, mengharmonisasikan hukum domestik dan hukum internasional.

Pertemuan ini berlangsung tiga hari penuh, dan diharapkan dapat menelurkan Kesepakatan Kopenhagen dengan tiga poin target. Yakni agar para legislator mampu mendorong gerakan ekonomi karbon rendah, menetapkan sejumlah prinsip legislatif untuk memandu perubahan cuaca pada tingkat domestik. Dan, memberi dukungan pada Forum agar ¡§target tinggi¡¨ tentang kesepakatan perubahan cuaca global pada 2012 bisa dicapai.

Ada 120 legislator yang datang dari 16 negara. Yakni Brazil, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang,Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, USA, Inggris dan Denmark sebagai tuan rumah. Hadir pula perwakilan Parlemen Eropa, serta sejumlah legislator ahli yang datang secara pribadi, dari Kolombia, Kamerun, dan Kongo. ¡§Target kami, pertemuan ini, dapat membawa poin-poin kesepakatan yang nyata untuk COP
15,¡¨ ujar Presiden Globe Eropa, Steen Gade kepada Tempo.

Menjawab pertanyaan Tempo, poin-poin nyata apa yang akan diperoleh negara-negara berkembang di Forum ini, termasuk Indonesia, mengingat sulitnya mencapai kepentingan setara antara kelompok negara maju dan berkembang,  Ketua Globe Internasional, Adam C.T. Matthews menyatakan "Justru para legislator negara peserta Forum termasuk Indonesia, yang kami harapkan mampu menyampaikan kepentingan domestiknya dengan fokus, jelas,
dan jitu, sehingga dapat dibawa ke COP 15, Desember mendatang."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagi Indonesia, agaknya sulit sekali menyuarakan problem domestiknya dengan lantang. Menjadi negara terbesar dari 16 negara peserta Forum, parlemen Indonesia hanya diwakili 1 orang. Yaitu Bomer Pasaribu, anggota DPR dari Komisi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Makanan.

Kepada Tempo, Bomer mengakui bahwa tim Indonesia memang kecil sekali, dan sulit bergerak dengan tim yang hanya seorang. "Anda lihat, negara-negara lain datang dengan delegasi yang besar," ujarnya. "Kita perlu dukungan lebih nyata dari pemerintah, dan itu bukan hanya eksekutif. Tapi juga legislatif. Selama ini DPR umumnya tidak peduli dengan isu-isu perubahan cuaca," Bomer menambahkan.

Hermien Y.Kleden (Kopenhagen, Denmark)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya dengan latar belakang rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.


Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri KLH Siti Nurbaya (kedua kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pandumaan Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut, James Sinambela (kiri) pada acara Pencanangan Pengakuan Hutan Adat Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, 30 Desember 2016. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.


KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kanan) berjalan bersama Dirut Tidar Kerinci Agung Hashim Djojohadikusumo (kanan) saat peresmian Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PR-HSD) di Dharmasraya, Sumatera Barat, 29 Juli 2017. Dalam acara tersebut, Tidar Kerinci Agung melepas Harimau Sumatera bernama Leony ke enklosur PR-HSD. ANTARA FOTO
KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.


Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Alat berat membersihkan puing bangunan rumah semi permanen para penambang yang terbakar di daerah aliran sungai Anahoni kawasan pertambangan emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, 18 November 2015. Setelah tambang emas ilegal di gunung Botak ditutup pada hari Sabtu (14/11), pemerintah daerah setempat berencana membangun tambang emas legal di kawasan tersebut. ANTARA/Jimmy Ayal
Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.


Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Presiden Jokowi bersiap memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.


Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.


Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Matahari bersinar melalui pohon-pohon di kawasan hutan lindung Bialowieza, di dekat desa Bialowieza, Polandia 30 Mei 2016. Hutan purba terakhir di daratan Eropa ini memiliki luas 580 mil persegi. REUTERS
Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.


Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan mengenai proses pengolahan sagu saat meninjau kilang sagu tradisional milik warga Sungai Tohor, Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Riau, 27 November 2014. ANTARA FOTO
Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.


Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.


Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.