Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bupati Sidoarjo Dipanggil Boediono Bahas Lahan Relokasi Tol

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengatakan pilihan cara konsinyasi (penitipan uang ganti kerugian ke pengadilan negeri) dalam pembebasan tanah warga untuk lahan relokasi jalan tol Porong masih rumit. Beberapa warga berkukuh meminta harga tanah yang ditawarkan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dinaikkan.

"Ini masih rumit, konsinyasi belum bisa dilakukan," kata Win, Selasa (27/10). Karena itu, Wakil Presiden Boediono sempat menelepon Win dan memintanya menghadap ke Jakarta untuk membahas kemungkinan langkah konsinyasi diambil. Wapres, kata Win, berkeinginan agar pembangunan proyek relokasi tol segera diselesaikan.

Win mengatakan 80 persen lahan yang dibutuhkan sudah terbebaskan karena pemilik tanah sudah sepakat harga. Selebihnya belum, karena pemilik tanah menganggap harga yang ditawarkan masih murah.

Berdasar aturan  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007, seharusnya jalur konsinyasi bisa dilakukan jika lahan yang dibebaskan sudah mencapai 75 persen."Tapi kami tidak mau buru-buru, harus dikonsultasikan dulu," kata Win.

Konsinyasi juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang diubah oleh Perpres Nomor 65 Tahun 2006. "Apabila setelah diadakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengadaan Tanah menetapkan besarnya ganti rugi dan menitipkan uang ganti rugi kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan."

Menurut Win, mayoritas warga yang menolak harga yang ditawarkan P2T adalah pemilik tanah kering berupa pekarangan rumah. Terdapat puluhan warga yang tersebar di beberapa desa, di antaranya beberapa warga Desa Porong, Luweh, dan Sumo, Kecamatan Porong. Harga tanah kering ditawar oleh P2T Rp 490 ribu per meter.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Harga itu sudah berdasarkan penilaian yang dilakukan tim appraisal (penilaian aset) independen yang ditunjuk pemerintah, yaitu PT Sucofindo. Bahkan, katanya, berdasarkan survei, harga satu meter tanah kaveling di pasaran sudah di bawah itu. "Kami tidak berani lagi menaikkan harga," ucapnya.

Purnomo, warga Desa Porong, salah satu pemilik tanah, mengatakan berdasarkan survei warga, harga satu meter tanah kaveling di pasaran mencapai Rp 300 ribu. Harga itu itu belum ongkos pengurukan, yang bila ditotal bisa mencapai Rp 400 ribu lebih. Sebab itu, kata dia, warga tetap ngotot agar harga dinaikkan sedikit lagi. "Belum untuk biaya membangun rumah," terang dia.

Sementara soal konsinyasi, dia mengaku tidak masalah. Hanya saja, lelaki yang akrab disapa Mas Pur itu menyesalkan minimnya sosialisasi dan informasi dari P2T. P2T juga dinilai kurang getol melakukan pendekatan dengan warga. Jika dihitung, lanjutnya, hanya dua kali P2T melakukan penawaran harga. "Padahal ini jual-beli tanah, bukan permen," ucapnya.

Kepala Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Akhmad Zulkarnaen, mengatakan BPLS mentargetkan akhir 2009 lahan sudah dibebaskan seluruhnya. Dia merinci, 50 persen lahan sudah bebas, sisanya sebagian besar sepakat harga dan sisanya belum. "Konsinyasi diambil kalau sudah mentok," ucapnya."Yang penting saat ini kami masih melakukan pendekatan."


MUHAMMAD TAUFIK
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

5 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

12 hari lalu

Tangkapan layar suasana kebun pisang milik warga Desa Pemaluan, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang terdampak proyek tol infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Istimewa
Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN


Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

31 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.


LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

LMAN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,426 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.


Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

6 Januari 2024

Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub memastikan, pembangunan double track di Cicalengka rampung pada pertengahan tahun ini.


Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

28 Desember 2023

Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung,  Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Pembangunan sodetan ini merupakan bagian dari program normalisasi Kali Ciliwung. Hal ini merupakan upaya penanganan banjir di Ibu Kota. TEMPO/Subekti.
Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

Rampungnya sodetan ciliwung juga membuat perhatian publik langsung terbetot kepada Anies Baswedan


Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

27 November 2023

Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

Pembebasan lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Kediri- Kertosono yang ada di wilayah Kabupaten Kediri hampir rampung.


3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

22 November 2023

Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo saat ditemui di Taman ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

Pemprov DKI menargetkan pengerjaan empat jalan tembus tahun ini. Tiga jalan sudah bisa dipakai, tapi satu lainnya mandek karena masalah lahan.


Raperda APBD DKI 2024, Anggaran Pembebasan Lahan Difokuskan untuk Normalisasi Ciliwung

15 Oktober 2023

Normalisasi Ciliwung di RT 09/06, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, seperti yang terlihat pada Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/NUR KHASANAH APRILIANI
Raperda APBD DKI 2024, Anggaran Pembebasan Lahan Difokuskan untuk Normalisasi Ciliwung

Usulan tambahan anggaran 2024 dalam rapat Raperda APBD DKI 2024 bersama Komisi D DPRD DKI sekitar Rp 500 miliar hingga Rp 650 miliar.