Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perempuan Bercelana Ketat Dilarang di Aceh Barat

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Banda Aceh - Rencana Pemerintah Aceh Barat mengharamkan celana ketat bagi perempuan di wilayah itu, menjadi isu hangat pembicaraan di kantor-kantor dan warung-warung di sana. Ada yang pro dan yang kontra.

Salah seorang warga Meulaboh, Aceh Barat, Nurul mengakui isu tersebut hangat dibahas masyarakat. Banyak yang khawatir dan menilai aturan itu belum tepat sasaran. Tak sedikit juga yang mendukung. “Yang saya dengar, yang dilarang itu adalah bercelana bagi yang perempuan. Kalau itu saya tak setuju.” ujarnya.

"Kalau celana ketat yang diharapkan saya setuju, artinya masih boleh memakai celana bagi yang perempuan asal longgar. Memakai celana lebih mudah dalam aktivitas,” sambung Nurul.

Tetapi Nurul punya pandangan lain. Soal berpakaian bukanlah hal yang teramat mendesak untuk dipikirkan. Masih banyak masalah lain yang mendesak, seperti bagaimana mengurusi masalah kesehatan masyarakat, kesejahteraan warga terkait ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja.

Bupati Aceh Barat, Ramli MS merencanakan penerapan aturan syariat Islam terkait Qanun (Peraturan Daerah) No 11 tahun 2002 tentang berbusana muslim. “Aturan itu akan dilaksanakan sepenuhnya di Aceh Barat pada 2010 nanti. Pemerintah pusat telah memberi kewenangan bagi Aceh melaksanakan syariat Islam. Kalau tidak diterapkan kan memalukan,” ujarnya kepada Tempo, Jumat (30/10).

Aturan tersebut diakuinya bukan hal baru, sudah ada dan tinggal menjalankan saja. Juga diakui oleh Undang Undang yang mengatur tentang pemerintahan di Aceh.

Nantinya, akan dilakukan razia rutin untuk melihat dan membimbing para perempuan yang memakai pakaian ketat. Yang kedapatan akan diminta untuk menggantikan celananya dengan rok. Dalam hal ini, pihaknya juga akan menyediakan rok gratis. Ramli mengatakan sudah ada 7.000 buah rok yang disiapkan Pemerintah Aceh Barat.

Pakaian yang dilarang adalah ketat, yang bila dipakai akan menampakkan lekuk tubuh. Layaknya celana jeans yang kerap dipakai anak muda sekarang. Itupun di tempat-tempat umum. Rok kemudian disarankan, ataupun memakai celana yang longgar. “Selama ini pernyataan saya kerap dipelintir, seakan-akan semua bentuk celana dilarang. Padahal maksud saya adalah yang ketat,” ujar Ramli.

Tindakan itu diambil pemerintah Aceh Barat tidak serta merta. Pihaknya telah lebih dulu menggelar beberapa diskusi dan seminar tentang penerapan aturan tersebut. Misalnya berdiskusi dengan ulama dan elemen masyarakat. Ada dukungan, kemudian baru rencana diterapkan.

Harapannya adalah Aceh Barat menjadi pilot project pelaksaan pakaian yang sesuai syariat Islam. Dia menilai, syariat harus ditegakkan juga dalam hal berpakaian. Selama ini, banyak masyarakat di Aceh Barat dan Aceh, tidak berpakaian islami.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ramli, aturan itu dilaksanakan sebagai uji coba dulu pada 2010, bentuk tanggung-jawabnya sebagai pemimpin di hadapan Tuhan. Maklumat akan disebarkan ke segala penjuru kampung untuk dipatuhi warga. Bentuk kontrol akan dilakukan razia oleh polisi syariat atau Wilayatul Hisbah. “Dalam penerapannya nanti, kalau masyarakat dan juga ulama tidak bisa terima alias menolak, saya sebagai pemimpin juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tanggung jawab saya dengan Allah sudah selesai,” ujarnya.

Dia juga sedikit menyesalkan komentar salah seorang menteri yang mengatakan kebijakan yang akan diberlakukan di Aceh Barat, jangan ditiru oleh wilayah lain. “Saya rasa menteri itu tidak mengerti, padahal itu sudah diatur dalam undang-undang, bahwa Aceh berhak menjalankan syariat Islam,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Himpunan Ulama Dayah Aceh, Faisal Ali menilai aturan yang akan diterapkan Bupati Ramli sudahlah tepat dan perlu didukung sepenuhnya oleh masyarakat dan pemerintah. “Itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang telah memberikan wewenang ke Aceh untuk melaksanakan syariat Islam,” ujarnya.

Dalam konsep Islam, berpakaian bukan hanya menutup aurat tetapi juga tidak menampakkan lekuk tubuh bagi penggunanya. “Yang dilarang kan pakaian ketat, bukan artinya celana secara keseluruhan.”

Lain halnya dengan pandangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh Barat. Koordinator Flower Aceh Barat (salah satu lembaga yang konsen membela hak-hak perempuan), Iman Setiabudi mengatakan beberapa LSM di sana baru saja mengadakan diskusi membahas isu tersebut. “Intinya, kita melakukan pemetaan sejauh mana kebijakan penting untuk dilaksanakan,” ujarnya kepada Tempo.

Iman menilai kebijakan soal berpakaian belum perlu. Artinya bersifat individual, bukan universal. Sementara yang paling penting dilaksanakan adalah bagaimana menyejahterakan warga dulu, membenahi birokrasi di pemerintahan dan hal-hal yang menyangkut publik secara umum.

Melaksanakan syariat Islam tak hanya pakaian, tapi adalah bagaimana menciptakan iklim ekonomi yang baik, membasmi korupsi dan juga tranparansi keuangan yang dikelola pemerintah. “Misalnya transparasi pengadaan barang dengan tender proyek yang baik, membuat masyarakat tak miskin lagi, dan banyak lainnya,” ujar Iman.

Pihaknya juga ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat Aceh Barat agar tidak terlalu serius menanggapi isu tersebut. Karena dikhawatirkan nantinya akan mengalihkan isu penting lainnya yang terkait transparansi kebijakan dan kontrol terhadap pemerintahan.

ADI WARSIDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Otorita IKN Gandeng BSI, Siapkan Layanan Perbankan Syariah di Ibu Kota Baru

7 jam lalu

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021).(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)
Otorita IKN Gandeng BSI, Siapkan Layanan Perbankan Syariah di Ibu Kota Baru

Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN atau OIKN) meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI.


Danamon Syariah Gelar Travel Fair hingga 24 Maret 2024, Layani Daftar Ibadah Haji dan Umrah

5 hari lalu

Bayangan sejumlah nasabah di Bank Danamon Syariah, Jakarta, Rabu (12/11). Bank Danamon Syariah fokus penyaluran pembiayaan 80 % untuk sektor UKMK dan 20 % untuk konsumer. TEMPO/Adri Irianto
Danamon Syariah Gelar Travel Fair hingga 24 Maret 2024, Layani Daftar Ibadah Haji dan Umrah

Bank Danamon Syariah menggelar Travel Fair 2024 untuk membantu nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Acara berlangsung di Gandaria City Mall, Jakarta, mulai 21 sampai 24 Maret 2024.


BSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah

8 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika menyampaikan pidatonya dalam acara Santunan 3.333 Anak Yatim PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Jakarta Convention Center (JCC) pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
BSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah

Direktur BSI Hery Gunarni mengatakan kegiatan santunan anak yatim merupakan rangkaian agenda rutin ulang tahun atau milad BSI yang jatuh setiap 1 Februari.


Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

27 hari lalu

Petugas saat melayani warga yang mengurus persyaratan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Minggu, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan KUA rencananya akan menjadi tempat menikah untuk semua agama, Ia ingin memberikan kemudahan bagi warga nonmuslim. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.


BI Proyeksikan Ekonomi Syariah Tumbuh hingga 5,5 Persen pada 2024

31 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Bank Indonesia (BI) mengakui, tingkat inflasi pada tahun 2022 akan berada di atas batas atas kisaran sasaran BI yang sebesar 4 persen year on year (yoy). TEMPO/Tony Hartawan
BI Proyeksikan Ekonomi Syariah Tumbuh hingga 5,5 Persen pada 2024

BI memproyeksikan Ekonomi Syariah Indonesia tumbuh sebesar 4,7 hingga 5,5 persen pada 2024. Adapun pertumbuhan tersebut didukung oleh pembiayaan perbankan syariah.


Kemenkeu Sebut Porsi Keuangan Syariah RI Masih Minim: Hanya 10,81 Persen

31 hari lalu

Bank digital syariah memiliki layanan keuangan digital sesuai prinsip syariah. Berikut ini pengertian, contoh, dan beberapa keuntungannya. Foto: Canva
Kemenkeu Sebut Porsi Keuangan Syariah RI Masih Minim: Hanya 10,81 Persen

Kementerian Keuangan menyoroti minimnya porsi keuangan syariah terhadap kinerja sektor keuangan nasional. Padahal, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.


Terpopuler: Pengganti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono yang Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Strategi Menteri ATR AHY Berantas Mafia Tanah

35 hari lalu

Aksi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menabuh drum saat mengiringi Menteri Keuangan Sri Mulyani bernyanyi di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022. Momen tersebut terjadi usai serah terima hibah barang milik negara (BMN) di Kementerian PUPR. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Pengganti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono yang Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Strategi Menteri ATR AHY Berantas Mafia Tanah

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dikabarkan tidak masuk dalam kabinet pemerintahan berikutnya. Lalu siapa yang berpotensi menjadi Menkeu berikutnya?


OJK Tetapkan Bembi Juniar sebagai Direktur Utama Hijra Bank

50 hari lalu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini merestui penunjukan Bembi Juniar sebagai Direktur Utama Hijra Bank, bank digital syariah di Indonesia. Penunjukan Bembi menandai tonggak penting perkembangan dan penguatan Hijra Bank dalam mencapai target pada 2024.
OJK Tetapkan Bembi Juniar sebagai Direktur Utama Hijra Bank

Penunjukan Bembi sebagai Direktur Utama Hijra Bank oleh OJK diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan bisnis bank syariah tersebut.


Mandiri Sekuritas Gandeng BSI Luncurkan Layanan Investasi Syariah

10 Januari 2024

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi dan Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana yang ditemui usai acara Peluncuran Investasi Serba Syariah: MOST Syariah dan RDN Online BSI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, pada Selasa, 9 Januari 2024.
Mandiri Sekuritas Gandeng BSI Luncurkan Layanan Investasi Syariah

PT Mandiri Sekuritas berkolaborasi dengan BSI meluncurkan layanan investasi serba syariah. Apa kelebihannya?


Erick Thohir Puji Gibran Singgung SGIE dalam Debat Cawapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Itu Krusial

24 Desember 2023

Gibran Rakabuming Raka dan Erick Thohir. rri.go.id
Erick Thohir Puji Gibran Singgung SGIE dalam Debat Cawapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Itu Krusial

Ketua MES Erick Thohir merespons isu State of Global Islamic Economy atau SGIE yang dibahas dalam Debat Cawapres Pemilu 2024