Pemerintah Fokuskan Mega Proyek

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat ekonomi berpendapat pemerintah sebaiknya fokus pada pembangunan mega proyek infrastruktur untuk menggenjot pencapaian 2009-2014. Untuk mendorong investasi asing, pemerintah hendaknya memberikan kepastian hukum.

Direktur Lembaga Pengembangan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI), Arianto Patunru, mengatakan pemerintah cukup membangun setidaknya lima infrastruktur untuk menjadi contoh kasus. "Target national summit bisa tercapai asal fokus, jangan mau semuanya," tuturnya kepada Tempo, Jumat (31/10).

Meski dana investasi cukup, dia melanjutkan, pemerintah harus bisa memanfaatkan potensi swasta, termasuk dana asing, dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk infrastruktur, logistik, dan pasar kerja yang lebih fleksibel. Salah satunya, kata Arianto, dengan memberikan jaminan pembebasan tanah.

Kepala Ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan berpendapat sama. Menurutnya, investor tak menginginan pencapaian pembangunan yang kompleks. "Hanya 4-5 mega proyek yang pembangunannya nyata," kata dia. Selain itu pemerintah harus mereda kekhawatiran investor baru karena kesulitan yang dialami investor sebelumnya seperti aturan kenaikan tarif dan pembebasan tanah.

Perbankan, lanjutnya, juga harus siap memberi pembiayaan jangka panjang kepada investor, bukan lagi jangka pendek seperti saat ini. Pembiayaan ini seharusnya pembiayaan proyek untuk 5-10 tahun, tak lagi bridge financing.

Dalam National Summit yang digelar menjelang akhir pekan ini pemerintah menargetkan dana investasi Rp 2 triliun per tahun, tingkat pengangguran 5-6 persen, penciptaan 300-400 ribu lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi bisa menembus 8 persen. Arianto berpendapat target-target itu cukup realistis, namun dia memberi catatan pada pertumbuhan ekonomi karena terlalu ambisius dan penyerapan lapangan kerja.

"Pernah tercapai 400 ribu untuk 1 persen pertumbuhan tapi itu bertahun-tahun lalu," ujarnya. Menurut dia, pemerintah sebaiknya memfokuskan penciptaan lapangan kerja pada sektor pertanian yang memiliki penciptaan besar.

Sementara Fauzi berpendapat wajar jika pemerintah menetapkan target tinggi sebagai bentuk legitimasi. "Boleh saja tapi pada akhirnya pengusaha akan lihat realisasi," katanya. Dia mengingatkan sebelumnya pemerintah telah dua kali menggelar infrastructure summit namun hasilnya tak memuaskan.

Kembali ia tegaskan kepastian hukum, terutama penyelesaian sengketa dengan asing juga diperlukan agar pemerintah tak mengulang kekalahan pada kasus Karaha Bodas. Kepastian hukum lainnya yakni jaminan untuk tidak mengubah kontrak di tengah jalan.

Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Silmy Karim mengaku memberikan catatan pada National Summit. Sebab apapun rekomendasinya, perencanaan bergantung pada ekseskusi dan kepemimpinan. Dia juga mengingatkan persoalan kompleks pada perekonomian Indonesia memerlukan proses penyelesaian.

"Masalah bangsa tak bisa dipecahkan dalam dua hari, tapi kami sambut baik summit," katanya.

RIEKA RAHADIANA