Warga Kampung Boediono Malu atas Sikap Pemerintah

TEMPO Interaktif, Blitar - Sedikitnya 20 aktivis Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar melakukan aksi turun jalan. Sebagai warga Blitar, mereka mengaku malu atas kepemimpinan Wakil Presiden Boediono yang dianggap tidak mampu menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Aksi puluhan massa yang dilakukan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar ini sempat memacetkan arus lalu lintas. Selain melakukan orasi, massa juga membagi-bagikan pita merah tanda berkabung kepada seluruh pengguna jalan di jalur utama Ahmad Yani.

Koordinator aksi, Triyanto, mengatakan konflik yang terjadi antara KPK dan Kepolisian merupakan tanggung jawab Kepala Negara dan Wakil Presiden.

Sikap pasif yang diambil Yudhoyono dan Boediono merupakan bentuk dukungan mereka terhadap koruptor. "Sebagai tetangga Boediono, kami malu," kata Triyanto, Senin (2/11).

Untuk menunjukkan kekecewaan mereka kepada SBY dan Boediono, mereka menyatakan mencabut mandat kepemimpinan nasional yang diberikan dalam pemilihan presiden kemarin. Terlebih lagi sikap tersebut tidak sesuai dengan komitmen Boediono kepada warga Blitar untuk memberantas tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.

Selain menuntut mundur SBY-Boediono, massa juga meminta mereka untuk menonaktifkan pejabat yang tersebut dalam transkrip rekaman. Selain untuk memudahkan penyidikan, hal itu juga sebagai komitmen penindakan pelaku korupsi. "Kalau tidak berani, berarti rekayasa kriminalisasi itu betul," ucap Triyanto.

Dukungan serupa disampaikan Ketua Persatuan Advokat Indonesia Kediri Nurbaidah. Menurutnya, institusi Peradi telah mengambil sikap untuk membela KPK dari upaya kriminalisasi polisi.

Dia juga meminta polisi membebaskan Bibit Samad dan Chandra demi hukum. "Ada 100 anggota Peradi Kediri yang siap membela KPK," katanya.

HARI TRI WASONO