Daerah yang Jaga Hutan Dapat Dana Khusus

TEMPO Interaktif, Jakarta - Departemen Keuangan menganggarkan insentif dan dana alokasi khusus untuk pemerintah daerah yang berhasil menjaga hutannya atau manajemen hutan dengan baik. Insentif itu telah masuk di anggaran negara 2010 untuk panas bumi berupa subsidi dan pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah.

"Di sektor kehutanan agar daerah yang mengelola hutan dengan baik dapat insentif," katanya saat ditemui usai pertemuan bilateral antara Menteri Keuangan Indonesia dan Australia di kantor Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa (10/11).

Dia melanjutkan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang merumuskan harga dan diharapkan insentif bisa mulai diberikan tahun depan untuk fase kedua proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt yang sekitar 50 persennya menggunakan tenaga panas bumi.

Dalam pertemuan bilateral itu Menteri Keuangan Australia Wayne Swan memberikan hasil kajian akademisi, pejabat negara, dan konsultan kedua negara dalam "Indonesian Green Paper". Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam kajian itu tak tercantum jumlah dana yang dibutuhkan karena masih ada beberapa hal yang berbeda, seperti emisi karbon, kompensasi, dan mekanisme.

"Indonesia ingin memainkan peran nyata bersama dengan negara berkembang lainnya dalam isu perubahan iklim," ucapnya. Pemerintah Indonesia, dia melanjutkan, akan mempelajari hasil kajian terutama terkait penerapan kebijakan fiskal untuk memitigasi perubahan iklim.

Di dalam kajian itu juga dipaparkan upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai pengurangan emisi karbon sebesar 26 persen menjadi 41 persen di 2020 seperti mandat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai produsen panas bumi terbesar, Indonesia baru memproduksi 3 persennya. Jumlah itu bisa dimaksimalkan mengingat kebutuhan energi Indonesia yang cukup tinggi.

RIEKA RAHADIANA