Boediono Minta Kepala Daerah Membenahi Perijinan  

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono meminta gubernur dan kepala daerah memperbaiki aturan investasi dan perijinan di provinsi dan kabupaten. Alasannya, sejumlah investor menganggap aturan dan perijinan ruwet sehingga menganggu iklim usaha.

"Butuhkan tekad memperbaiki proses, alur dari perijinan, dan aturan-aturan yang bertabrakan dihilangkan," katanya dalam pidato pembukaan Sulawesi Expo 2009 di Balai Kartini, Kamis (12/11). Dalam acara ini hadir Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, Gubernur Sulawesi Tengah H.B. Paliuju, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.

Boediono juga meminta pembenahan sektor personalia.  Dalam sejumlah kasus bukan karena aturannya salah,  "Tapi orang yang melaksanakan ini tidak melaksanakan dengan apa yang seharusnya." Dia memaparkan perbaikan ini tidak butuh biaya mahal, hanya perlu tekad untuk menciptakan good goverment.

Pemerintah, kata Boediono, akan fokus meningkatkan iklim investasi. Sejumlah program pembangunan itu antara lain masalah transportasi antar-pulau, listrik, pembangunan infrasruktur jalan, dan pembebasan lahan.

Dia mengatakan masalah hubungan antar-daerah sangat penting sebagai negara  kepulauan harus memiliki network dan jaringan perhubungan yang baik. "Kalau tidak ekonomi kita akan menjadi sepotong-sepotong," katanya. Jika hal ini tidak bisa dibenahi, kata dia, akan sangat merugi karena tak bisa menurunkan biaya angkut dan tak bisa meningkatkan daya saing di pasar dalam maupun luar negeri.

Menurut Boediono, efisiensi biaya produksi bukan hanya di dalam pabrik, tetapi juga setelah keluar dari pabrik. "Saya harap gubernur memperhatikan hal ini. Menyatukan ekonomi melalui hubungan yang mudah, lancar dan murah."

Prioritas kedua, kata dia, penyediaan listrik dalam jumlah yang cukup. "Sekarang sedang dibuat inventarisasi yang lebih cermat di setiap daerah, terkait supply dan demand listrik."

Soal pembiayaan penyediaan listrik sedang dikaji. Jadi, Boediono mengatakan harus ada upaya baru membiayai listrik menjadi luwes dimana dunia usaha dalam maupun luar negeri ikut berperan. "Kalau hanya mengandalkan APBD dan APBN akan lambat sekali. Sehingga perlu ada skim dan upaya yang lebih baik bagi pembiayaannya," katanya.

EKO ARI WIBOWO