Program 100 Hari Tergilas Isu Cicak Lawan Buaya

TEMPO Interaktif, Jakarta - Riset yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia seperti diungkapkan Direktur Eksekutif LSI Denny J.A menyebutkan, 58 persen media mempersepsikan negatif DPR. Hal ini terutama terjadi setelah DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

Hal ini menurut Denny, membuat pemerintahan baru terancam tidak efektif karena berlarutnya isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian yang lebih dikenal dengan perseteruan Cicak melawan Buaya.

Padahal seharusnya 100 hari pertama pemerintahan baru baik DPR maupun Presiden mendapat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, media mempersepsikan negatif kedua lembaga tinggi tersebut.

Demikian keterangan tertulis LSI yang dirilis di Jakarta, kemarin. Ini merupakan hasil riset terhadap lima koran nasional, yakni Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia yang dilakukan 3-9 November 2009.

Menurut Denny, hasil riset tersebut menyebutkan, media menganggap Komisi III DPR tidak mengeksplorasi Kapolri secara kritis dalam menangani kasus Chandra-Bibit. Komisi III justru dipersepsikan sebagai humas Kapolri.

Media juga menilai, pertemuan antara KPK dengan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berakhir ricuh, menyebabkan situasi perseteruan KPK-Polri menjadi semakin bertambah keruh.

Hasil riset juga menunjukkan persepsi negatif media terhadap presiden juga meningkat dari 53,8 persen pada minggu lalu menjadi 64 persen pada minggu ini.

Menurut Denny, ada empat alasan mengapa terjadi peningkatan persepsi negatif. Pertama, Presiden dianggap memainkan wacana ketimbang bertindak nyata dan cepat seperti mengecam pencatutan namanya oleh Anggodo. Namun ia tidak kunjung melaporkannya kepada kepolisian.

"Sikap diam Presiden atas pencatutan namanya menambah luas rumor kecurigaan bahwa presiden terlibat," katanya.

Kedua, menurut Denny, Partai Demokrat menjadi salah satu partai besar yang tidak ikut dalam hak angket Bank Century. Padahal fraksi lain termasuk yang tergabung dalam koalisi ada yang mendukung hak angket itu.

Ketiga, menurut Denny, rumor mengenai "pelemahan KPK agar kasus dana Bank Century tidak terungkap" semakin menguat dengan kesaksian Wilardi Wizar yang mengaku ditekan untuk melakukan rekayasa menjerat Antasari Azhar, mantan Ketua KPK.

"Adanya rumor bahwa dana Bank Century mengalir ke tim kampanye salah satu pihak semakin sering disuarakan pengamat, LSM dan orang partai. Hal itu membuat Presiden semakin tidak diuntungkan," katanya.

Dan terakhir, sikap antiklimaks Presiden menanggapi rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Chandra-Bibit atau Tim Delapan membuat publik merespon sikap Presiden secara negatif.

"Tim Delapan merekomendaskan agar kasus Chandra-Bibit dihentikan karena tidak cukup bukti, namun rekomendasi ini dikembalikan kepada Polri dan Kejaksaan Agung yang justru menjadi pihak yang dicurigai dalam kasus ini," katanya.


HAYATI MAULANA NUR | LSI | ANTARA