Desa Energi Diklaim Hemat BBM Rp 1,2 Triliun

TEMPO Interaktif, BANDUNG -  Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) di Indonesia kendati belum memenuhi target kemandirian energi, diklaim menghemat pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM). “Jumlah BBM yang dihemat totalnya kira-kira mencapai Rp 1,2 triliun untuk 3 tahun,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pertanian Dan Kelautan, Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian, Bayu Krisnamurthi di Bandung.

Dalam tiga tahun sejak mulai dicanangkan pada 2007 lalu, jumlah DME tercatat 633 desa tersebar di seluruh Indonesia. Biaya investasi yang digelontorkan pemerintah untuk pengembangan desa itu sejak dicanangkan hingga tahun ini mencapai Rp 895 miliar. Porsi terbesar pengembangan teknologinya berbasis mikrohidro yakni 244 desa, serta berbasis Bahan Bakar Nabati 237 desa. Sisanya berbasis biogas 14 desa, berbasis tenaga angin 12 desa, dan biomassa 1 desa.

Bayu mengatakan, dana yang disiapkan pemerintah untuk pengembangan setiap desa berbeda, berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 1,2 miliar, bergantung dari jenis teknologi yang dipilih. “Mikrohidro paling besar, mendekati Rp 1 miliar untuk pengembangannya saja, kalau biogas relatif kecil yang mahal justru ternaknya,” katanya.

Variasi pengembangan setiap teknologi ini yang menyulitkan penyeragaman pengembangan desa itu. Bayu mengakui, dari semua desa itu, belum ada satupun yang memenuhi kriteria yang disebutkan sebagai DME, yakni minimal mampu memenuhi 60 persen semua kebutuhan enerji di desa itu.

Kebutuhan enerji di desa minimal dikelompokkan untuk penerangan rumah tangga, memasak, transportasi, serta kegiatan ekonomi produktif. “Belum ada yang memenuhi keempatnya sekarang,” kata Bayu.

Tahun 2010 pemerintah menargetkan jumlah DME mencapai 1.000 desa. Kendati anggaran yang disiapkan melalui semua departemen dan lembaga hanya diperuntukkan untuk 200-an desa, pemerintah menyiapkan percepatan program itu. Caranya, jelasnya, memanfaatkan dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dan mendorong inisiatif pemerintah daerah.

Menurut Bayu, kemampuan pemerintah untuk membiayai langsung program ini terbatas. Untuk mempercepat program DME ini, PNPM menjadi pilihan karena baru 25 persen dananya yang terserap. Dia mencontohkan, pada tahun ini dari Rp 56 triliun dana PNPM yang disiapkan pemerintah untuk 800 usulan program, yang terelalisir baru 208 program atau setara dengan 25 persennya.

Fokus pengembangan DME ini pada desa-desa yang biaya enerji konvensionalnya besar. Program ini mengandalkan usulan masyarakat langsung untuk pengembangannya. Pemerintah menyediakan stimulan pengembangannya, sekaligus pendampingan. Sejumlah energi terbarukan yang sudah digunakan. Selain air, yang sudah dikembangkan adalah BBN berbahan baku sawit, kelapa, jarak, nyamplung, kemiri sunan, dan ubi kayu. Jenis energi yang belum dikembangkan tapi berpotensi besar ialah sinar matahari, angin, hingga ombak.

Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat Thahir Sastradiningrat mengatakan, pemerintah daerah saat ini ikut mengembangkan penggunaan energi terbarukan untuk menyokong program ketahanan energi pemerintah. Pengembangan energi terbarukan ini, jelasnya, untuk menekan angka elektrifikasi di Jawa Barat.

Saat ini kendati, jaringan listrik sudah menyentuh seluruh desa di Jawa Barat, tapi elettrifikasinya baru mencakup 65 persennan. “Tahun depan ditargetkan menjangkau 70 persennan,” kata Thahir.

Dia mengatakan, pemerintah Jawa Barat berkeinginan agar pengembangan program DME itu agar mengikuti pola distribusi penduduk di Indonesia. Maksudnya, dari 1.000 DME yang jadi target 2010 nanti, seperlimanya ada di Jawa Barat. Dengan alasan, seperlima penduduk Indonesia ada di sana. 

AHMAD FIKRI