Puskesmas Bandar, Jombang, Sandera Ibu dan Bayinya

TEMPO Interaktif, JOMBANG - Pusat Kesehatan Masyarakat Bandar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, hingga Selasa (24/11) masih menyandera bayi anak pasangan suami isteri Darmaji, 35 tahun dan Yuliana, 32 tahun. Warga Pagerwojo, Kecamatan Perak, Jombang, belum bisa melunasi seluruh biaya persalinan.

Menurut Yuliana, persalinannya yang berlangsung Jum’at (20/11), biaya yang dikenakan oleh Puskesmas Rp 600 ribu. Namun karena keterbatasan dana, ia baru bisa membayar Rp 320 ribu. Adapun kekurangannya Rp 280 ribu, Yuliana dan Darmaji sudah berusaha bernegosiasi dengan pihak Puskesmas.

Suami isteri itu minta ijin pulang ke kampungnya untuk mencari uang, di antaranya dengan mencoba mencari pinjaman dari sanak keluarga. Untuk meyakinkan pihak Puskesmas, kata Yuliana, ”Kami jadikan bayi kami sebagai jaminan dan tetap berada di Puskesmas,” tuturnya. Namun, tidak diijinkan. Pihak Puskesmas bersikeras tetap meminta seluruh biaya persalinan dibayar sebelum pasangan suami isteri dan bayinya dibolehkan pulang.

Untuk mencari kekurangan biaya tersebut, hanya Darmaji yang mencarinya. Sedangkan Yuliana dan bayinya tetap ditahan di Puskesmas. “Saya harus menunggu sampai suami saya bisa mendapatkan uang,” ucap Yuliana.

Kepala Puskesmas Bandar Sony S Wirawan mengatakan, tidak bermaksud menahan Yuliana dan bayinya. Dia menjelaskan, usai membayar separo biaya persalinan, pasangan suami isteri itu hendak melarikan diri dengan mencabuti selang infus yang masih menempel di tangan Yuliana. Ketika ditegur oleh perawat, Darmaji malah tetap melarikan diri. “Karena berkaitan dengan ketertiban administrasi, Puskesmas tetap mencari pihak yang bertanggungjawab atas biaya persalinan Yuliana,” ujar Sony.

Pihak Puskesmas hingga saat ini terus mencari Darmaji. Namun belum ditemukan. Darmaji pun tidak kunjung datang ke Puskesmas untuk melunasi kewajibannya.

Menurut Sony, pasangan suami isteri tersebut tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda). Mereka luput dari pendataan sehingga tidak masuk kuota masyarakat penerima kartu.

Pihak Puskesmas, kata Sony, sedang berkoordinasi dengan pihak desa asal suami isteri tersebut agar dicarikan kartu Jamkesmas penduduk lain yang tidak terpakai karena meninggal atau kesalahan data.

Sesuai dengan edaran bupati dua minggu lalu, kecamatan dan kelurahan bisa merubah peruntukkan kartu miskin Jamkesmas kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. "Saat ini masih dalam proses penanganan," kata Sony pula.

Sono menjelaskan, Yuliana dan bayinya akan tetap ditahan sampai proses pengurusan kartu miskin selesai, "Kami ini pegawai negeri, kalau biaya persalinan tidak dilunasi, kami yang disalahkan," paparnya.

Adapun masalah Jamkesda, Sony mengaku tidak bertanggungjawab. Menurutnya, pendataan dan pemberian kartu Jamkesda didasarkan pada pendataan keluarga miskin yang dilakukan kelurahan dan kecamatan. MUHAMMAD TAUFIK.