Penolakan Kasasi Pemerintah Buktikan Ujian Nasional Bermasalah  

TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesian Corruption Watch menilai penolakan kasasi pemerintah oleh Mahkamah Agung menunjukkan selama ini Ujian Nasional bermasalah.

"Ujian Nasional bermasalah dari segala sisi, baik hukum maupun aspek pedagoginya," ujar Koordinator Divisi Monitoring Publik Indonesian Corruption Watch Ade Irawan ketika dihubungi, Selasa (24/11).

Mahkamah Agung telah menolak kasasi pemerintah tentang pelaksanaan Ujian Nasional sebagai syarat kelulusan siswa. "Kami masih menunggu surat keputusannya," kata Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan di Bandung, Selasa (24/11).

Adanya keputusan ini, Ade menambahkan, harusnya menjadikan momentum pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan Ujian Nasional. "Sejak awal, Ujian Nasional ini dipaksakan," imbuhnya. Kini keputusan tersebut setelah diingatkan publik, diingatkan pula oleh hukum.

Ia menengarai kasasi ini ditolak Mahkamah karena pemerintah dinilai belum layak menyelenggarakan Ujian Nasional. "Pemerintah harus menyediakan layanan dan infrastruktur yang lengkap dahulu sebelum Ujian Nasional." jelas Ade.

Ketentuan tersebut sudah disyaratkan Mahkamah, sebelum Departemen Pendidikan Nasional mengajukan kasasi.

Faktanya, ia melanjutkan, departemen belum bisa memenuhi standar kelayakan pendidikan meski dana Bantuan Operasional Sekolah sudha dikucurkan. "Ini yang mungkin dilihat hakim Agung," pungkas Ade.

DIANING SARI