Pemerintah Dubai Tak Jamin Utang Dubai World

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pejabat keuangan pemerintah Dubai mengatakan, pemerintahnya tidak menjamin utang Dubai World, perusahaan investasi yang tengah berjuang menuntaskan kewajibannya sebesar US$ 59 miliar atau sekitar Rp 560 triliun, dan para kreditor mesti membantu restrukturisasi utang-utang tersebut.

“Perusahaan menerima pembiayaan berdasarkan jadwal proyek, bukan jaminan pemerintah," kata Abdulrahman Al Saleh, Direktur Jenderal Departemen Keuangan Kerajaan Dubai, dalam sebuah wawancara dengan Dubai TV, saat ditanyakan dukungan peemrintah terhadap utang-utang itu. “Pemberi pinjaman seharusnya bagian dari pertanggungjwaban."

Pemerintah Dubai (satu dari tujuh kerjaan otonom di Uni Emirat Arab) mengatakan pada 25 November lalu, Dubai World meminta penangguhan pembayaran kepada kreditor dan memperpanjang masa pinjaman hingga 30 Mei 2010. Pengumuman tersebut kontan menekan pasar saham Asia dan Eropa ke level terendah dalam tiga bulan pada pekan lalu sejak April. Investor mengkhawatirkan risiko tersebut mengulang krisis gagal bayar kredit yang terjadi di Argentina pada 2001.

Bursa saham di Dubai anjlok dan indeks saham Abu Dhabi ikut terperosok ke rekor terendah, setidaknya dalam delapan tahun terakhir di hari pertama perdagangan Senin ini, sejak munculnya pengumuman itu.

Nakheel PJSC, unit usaha properti Dubai World yang memiliki surat utang syariah (sukuk) sebesar US$ 3,52 miliar atau setara Rp 34 triliun yang jatuh tempo pada 14 Desember mendatang, meminta bursa Dubai untuk mensuspensi perdagangan sahamnya sampai perusahaan itu dalam posisi aman bagi pasar.

BLOOMBERG | BOBBY CHANDRA