Dewan Keberatan Pemberlakuan Perdagangan Bebas
TEMPO Interaktif, Jakarta -Komisi Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Negara keberatan dengan rencana pemerintah memberlakukan perdagangan bebas, baik Asean Free Trade Agreement atau AFTA, maupun Asian-Cina Free Trade Agreement atau AC-FTA pada 1 Januari 2010.
Menurut Wakil Ketua Komisi Aria Bima, kebijakan itu akan berdampak pada 10 sektor industri seperti permesinan, makanan dan minuman, baja, manufaktur, dan plastik. "Kami minta pemerintah re-negosiasi," kata dia ditemui usai rapat dengar pendapat Kementerian BUMN dengan Komisi BUMN, Senin (30/11).
Langkah serupa juga telah dilakukan Malaysia, Thailand, dan Amerika Serikat. Dia mencontohkan pemberlakuan perdagangan bebas di tengah upaya konsolidasi industri baja dan penawaran saham publik atau IPO akan merugikan perusahaan baja nasional.
"Siapa yang mau beli IPO?" tandasnya. De-industrialisasi ini, menurutnya akan berdampak buruk pada sektor riil. Rencananya, dewan akan menggelar jumpa pers besok (1/12) untuk mengumumkan permintaan re-negosiasi kepada Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Negara BUMN di gedung DPR RI.
Aria mengatakan tak menutup kemungkinan dewan akan meminta pembatalan perdagangan bebas pada baja. Sebab standar SNI Indonesia belum maksimal, terutama untuk industri dengan bahan mentah yang kompetitif.
"Harus dipertimbangkan lagi karena industri baja bisa jadi pemimpin pasar," kata dia. Karena itu pemerintah, Aria melanjutkan, harus memberikan sikap politik. "Semua fraksi di komisi mendukung."
RIEKA RAHADIANA
