Boediono Janji Hilangkan Sumbatan Pembangunan Ekonomi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Guna memaksimalkan kinerja, pemerintah saat ini menumpahkan perhatian pada empat hal, yaitu pembangunan infrastruktur, peraturan (soft infrastructure), bantuan langsung, dan pembangunan sumber daya manusia. "Karena kita tidak bisa melakukan semua hal secara bersamaan," ujar Wakil Presiden Boediono dalam Diskusi Meneropong Ekonomi Indonesia di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (9/12).

Dia menilai infrastruktur sebagai hambatan jangka pendek dalam pembangunan ekonomi. "Pelabuhan, listrik, kereta api, pelayaran, ketinggalan dibandingkan negara sekitar," kata Boediono. Pembangunan infrastruktur tidak bisa semata mengandalkan keuangan pemerintah. Pemerintah hanya mampu menopang 15 persen kebutuhan infrastruktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBN-Perubahan. "Artinya harus ada policy (kebijakan) untuk meraih financing (pendanaan) di luar uang negara," ucap Boediono.

Pemerintah juga membuat aturan yang mendukung pembangunan infrastruktur atau soft infrastructure. Wakil presiden menilai peraturan yang bertabrakan sebagai salah satu penyumbat. Ia bertekad akan menghilangkan sumbatan itu. Pembangunan infrastruktur, kata Boediono, bisa menekan biaya logistik, meningkatkan efisiensi dan daya saing dengan produk luar negeri. "Semakin bagusnya konektivitas, maka penyebaran manfaat pembangunan akan merata," ujarnya.

Poin ketiga yang menjadi fokus pemerintah adalah mempertahankan kohesi (daya tarik menarik) sosial. "Ini berarti bantuan bagi mereka yg ketinggalan, yang jumlah nya di Indonesia masih besar," katanya. Saat ini angka kemiskinan masih di level 14 persen, dan pemerintah menargetkan turun jadi 8 persen 5 tahun mendatang.

Terakhir, pemerintah menumpahkan perhatiannya untuk meningkatkan kreativitas penguasaan teknologi sumber daya manusia. "Bangsa yang hanya mengandalkan sumber daya alamnya tak akan maju, karena suatu saat akan habis," ujar Boediono.

Mengutip majalah Economist, Boediono mengatakan Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang memiliki potensi maju dengan cepat di luar negara BRIC atau Brasil, Rusia, India dan Cina. "Harusnya ditambah satu 'I' lagi untuk Indonesia," ujarnya.

Economist menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia disokong oleh struktur penduduk yang didominasi usia produktif. "Sehingga dependency ratio (rasio ketergantungan) kecil," ujar Boediono. Faktor lain adalah sehatnya kondisi fiskal. "Padahal saat ini negara maju sedang jeblok, defisit naik dan utang naik," katanya.

Pemilu yang berlangsung aman memberikan mandat politik yang kuat bagi pemerintah. Ini juga yang menjadi landasan kuat untuk reformasi. Kestabilan politik merupakan ssessment ini luar biasa, karena orang dari luar melihat ini. Namun kekuatan itu bisa jadi senjata makan tuan. "Harus sediakan tempat berkarya untuk tampung usia produktif," ujar Boediono.

Lalu kondisi fiskal yang sehat harus diikuti kehati-hatian dalam memberi pinjaman. "Karena di masa depan bisa jadi bahaya," kata Boediono. Menurut dia, pengambil kebijakan jangan hanya jangka pendek 5 tahun tapi justru jangka panjang 25 tahun untuk menunjang kesinambungan. "Negara yang bisa melewati krisis dengan baik, adalah negara yang memegang textbook (buku panduan) lama," kata Boediono.

REZA MAULANA