TEMPO Interaktif, Surakarta - Pemerintah Kota Surakarta resmi meluncurkan Kartu Insentif Anak, sebuah kartu identitas untuk anak berusia nol hingga 17 tahun. Dengan kartu tersebut, anak-anak diharapkan bisa mendapatkan prioritas dalam menikmati berbagai fasilitas umum, baik milik pemerintah maupun swasta.
"Saat ini kita telah bekerja sama dengan 12 layanan umum," kata Mamiek Miftachulhadi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ketika ditemui pada peluncuran Kartu Insentif Anak di Taman Cerdas Kelurahan Sumber, Sabtu (19/12). Layanan umum tersebut meliputi hotel, toko buku, kesehatan, kawasan wisata, serta beberapa fasilitas umum lainnya.
Untuk sementara, kartu tersebut baru diberikan 10.000 ribu anak di Kecamatan Banjarsari. Ditargetkan semua anak di Surakarta yang jumlahnya mencapai 43.753 anak tersebut dapat memiliki kartu itu pada 2010 mendatang. Dengan kartu tersebut, anak-anak dapat memperoleh fasilitas diskon dalam menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh beberapa pihak yang telah melakukan kerjasama.
Menurut Mamiek, kartu tersebut bisa didapatkan oleh masyarakat bersamaan dengan pengurusan akte kelahiran. Selain itu, anak juga bisa mendapatkan kartu tersebut dengan menunjukkan akta kelahiran dan kartu keluarga, untuk meastikan domisili anak tersebut.
Sayangnya, lanjut Mamiek, kartu tersebut belum bisa dinikmati oleh anak jalanan dan anak terlantar, yang tidak memiliki bukti kependudukan. "Bukti kependudukan merupakan syarat mutlak," kata dia. Menurutnya, peluncuran kartu tersebut memang bertujuan untuk meningkatkan animo masyarakat dalam mengurus akte kelahiran. Selain itu, juga bertujuan untuk mempercepat usaha Surakarta menuju kota layak anak.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo berharap jumlah layanan umum yang menjalin kerjasama bisa segera bertambah. "Agar semakin banyak fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh anak," katanya.
Menurutnya, peluncuran Kartu Insentif Anak di Surakarta merupakan sebuah proyek percontohan secara nasional. Surakarta merupakan daerah pertama yang telah menerapkan kebijakan tersebut. "Kita akan sefera melakukan evaluasi terhadap efektifitas program ini," kata dia.
AHMAD RAFIQ
