Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Bentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -  Pemerintah akan membetuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Peraturan Presiden tentang badan tersebut akan ditandatangani pekan depan.

Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, draf perpres tersebut telah difinalisasi oleh menteri-menteri terkait. "Dalam rapat tadi semua menteri terkait hadir sehingga semua sudah final," kata Gamawan usai rakor polkam tentang badan tersebut di kantor Polkam Jakarta, Selasa (05/01).

Rapat ini dihadiri oleh antara lain Menkopolhukam Djoko Suyanto, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Panglima Djoko Santoso, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menlu Marty Natalegawa, Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, Menpan dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Menhub Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Wakil Mensesneg Lambok, kabin Sutanto, menkumham Patrialis Akbar, menteri PDT Helmy Faishal Zaini, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri PU Djoko Kirmanto.

Badan ini nanti akan dipimpin oleh menteri dalam negeri dan bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan jabatan seketaris dan deputinya berasal dari eselon satu dan perangkat lain. "Tugas badan antara lain mengkoordinasikan penanganan daerah-daerah perbatasan," ujar Gamawan. Pengkoordinasikan ini dalam bentuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang actionnya dilakukan tiap kementerian. "Sehingga kawasan perbatasan itu menjadi kawasan yang betul-betul maju dibandingkan sekarang".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mengenai siapa saja yang akan duduk diposisi itu, Gamawan belum bisa menginformasikan. Menurutnya organisasi baru akan dibentuk setelah perpres diteken. "Kantornya sudah kita persiapkan di bekas Institute ilmu pemerintahan di Cilandak dan ini merupakan lembaga non departemen yang bertangung jawab kepada presiden," ujarnya. Kewenangannya lanjut dia lebih banyak pada mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan.

Mengenai kasus diperbatasan yang mungkin terjadi, Gamawan mengatakan itu sudah ada penanggung jawabnya. Bukan badan tetapi dibagi pada kementerian. "Untuk Kalimantan dibawah Menhan, Papua Nugini dibawah menteri dalam negeri, dan Timor Leste dibawah Direjenkum," ujarnya. Keputusan itu, kata Gamawan sudah dibuat sesuai keputusan presiden perundingan-perundingan antar negara di Deplu. Tapi keamanan tetap di dephan dan TNI.

TITIS SETIANINGTYAS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ini Letak Geografis dan Astronomis Indonesia Beserta Pengaruhnya

22 Oktober 2022

Pengunjung memotret peta Indonesia wilayah pengembangan strategis dalam pameran infrastruktur dan perumahan untuk rakyat di Parkir Selatan Istora Senayan, Jakarta, 28 November 2015. Pameran tersebut memperingati hari bakti Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tempo/ Aditia Noviansyah
Ini Letak Geografis dan Astronomis Indonesia Beserta Pengaruhnya

Berikut letak geografis dan astronomis Indonesia serta pengaruhnya yang berdampak pada kondisi iklim, zona waktu sampai potensi bencana alam.


Lebanon Akan Klaim Perairan Kaya Gas yang Disengketakan dengan Israel

13 April 2021

Pangkalan pasukan penjaga perdamaian PBB dari United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Naqoura, dekat perbatasan Lebanon-Israel, Lebanon selatan, 11 November 2020. [REUTERS / Aziz Taher]
Lebanon Akan Klaim Perairan Kaya Gas yang Disengketakan dengan Israel

Perdana menteri sementara Lebanon menandatangani draf dekrit untuk memperluas klaim wilayah perairan kaya gas yang disengketakan dengan Israel.


Bahas Perbatasan Wilayah Darat, Xanana Gusmao Sambangi Wiranto

22 Juli 2019

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, saat menandatangani penyelesaian batas darat (unresolved segments) antara Indonesia dengan Timor Leste, di Kantor Kemenkopolhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2019. Tempo/Egi Adyatama
Bahas Perbatasan Wilayah Darat, Xanana Gusmao Sambangi Wiranto

Perbatasan wilayah yang dibicarakan Indonesia-Timor Leste itu di Noelbesi/ Citarana di Kabupaten Kupang dan di Bijael Sunan Oben, Timor Tengah Utara.


Soal Jalur Tikus di Perbatasan, Wiranto: Banyak Wilayah Ompong

28 Januari 2019

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat menggelar konferensi pers menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan terkait pembebasan Abu Bakar Baasyir alias masih dipertimbangkan. Senin, 21  Januari 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Soal Jalur Tikus di Perbatasan, Wiranto: Banyak Wilayah Ompong

Wiranto mengatakan telah meminta TNI dan Polri agar menempatkan personel untuk mengamankan wilayah perbatasan yang jauh dari permukiman.


Kisah dari Perbatasan, Saat Warga Lebih Mengandalkan Negeri Jiran

4 November 2018

Kehidupan masyarakat di Dusun Gun Tembawang, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Daerah ini merupakan perbatasan RI-Malaysia. TEMPO/Dewi Nurita
Kisah dari Perbatasan, Saat Warga Lebih Mengandalkan Negeri Jiran

Pemerintah dianggap tidak pernah mengacuhkan kehadiran mereka yang tinggal di perbatasan tersebut.


Potret Anak Sekolah di Ujung Barat Tanah Borneo

4 November 2018

Kehidupan TNI di Tapal Batas, dari mengajar sampai membuka jalan di Sanggau, Kalimantan Barat. TEMPO/Dewi Nurita
Potret Anak Sekolah di Ujung Barat Tanah Borneo

Menyaksikan langsung bagaimana anak SD di perbatasan wilayah, Entikong, Kalimantan Barat, belajar di sekolah.


Menilik Kehidupan Prajurit TNI di Tapal Batas

3 November 2018

Kehidupan TNI di Tapal Batas, dari mengajar sampai membuka jalan di Sanggau, Kalimantan Barat. TEMPO/Dewi Nurita
Menilik Kehidupan Prajurit TNI di Tapal Batas

Hidup di tengah-tengah masyarakat perbatasan membuat para prajurit TNI terbiasa menjalani berbagai peran.


4 Tahun Jokowi, Panglima TNI Sebut Pelanggaran di Wilayah Menurun

26 Oktober 2018

Panglima TNI  Marsekal Hadi Tjahjanto, didampingi jajaran TNI, meninjau lokasi bencana terdampak likuifaksi di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 19 Oktober 2018. Dalam kunjungannya ke Perumnas Balaroa, Panglima menginstruksikan jajaran TNI untuk menyelesaikan penimbunan dan memperbaiki kawasan tersebut untuk dijadikan kawasan <i>memorial park</i> pascagempa tsunami disertai likuifaksi pada 28 September lalu. ANTARA FOTO/Dari Fatir
4 Tahun Jokowi, Panglima TNI Sebut Pelanggaran di Wilayah Menurun

Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengatakan jumlah pelanggaran wilayah masih terjadi tetapi angkanya sedikit.


Ditutup 3 Tahun, Perbatasan Wilayah Yordania - Suriah Siap Dibuka

30 September 2018

Dalam foto yang dirilis oleh kantor berita resmi Suriah, SANA, menunjukkan pasukan Suriah berdiri di perbatasan Naseeb dengan Yordania, di provinsi selatan Daraa, Suriah, Sabtu, 7 Juli 2018. Pasukan Suriah menguasai perbatasan Naseeb sehari sebelum serangan selama dua minggu, dan setelah pemberontak mengumumkan mereka telah mencapai kesepakatan dengan mediator Rusia untuk mengakhiri pertempuran di provinsi selatan Daraa dan menyerahkan perbatasan. [SANA via AP]
Ditutup 3 Tahun, Perbatasan Wilayah Yordania - Suriah Siap Dibuka

Perbatasan wilayah Nassib yang memisahkan Suriah - Yordania bakal segera dibuka lagi karena telah direbut dari pemberontak.


Tol Laut Turunkan Ketergantungan dari Produk Malaysia 20 Persen

20 Agustus 2018

12_ekbis_tollaut
Tol Laut Turunkan Ketergantungan dari Produk Malaysia 20 Persen

Ketergantungan warga perbatasan RI dengan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terhadap produk luar negeri menurun berkat tol laut.