"Saya menyampaikan untuk meminta BPK memeriksa anggaran ini," kata Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Harry Azhar Azis saat jumpa pers bersama berberapa lembaga swadaya masyarkat, di Gedung Dewan, Jakarta, Kamis (7/1).
Harry mengatakan dirinya mengaku baru tahu soal indikasi adanya pembengkakan anggaran dalam pengadaan mobil mewah itu setelah menjadi isu publik. "Saya cek proses awalnya dari sisi DPR dan telepon orang di pemerintahan. (ternyata) ada beberapa hal yang memang perlu diaudit," ujar dia.
Penggantian mobil dinas tersebut dikritik banyak pihak seperti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan penggantian dan pengadaan Toyota Crown Royal sebagai mobil dinas menteri dan pimpinan lembaga negara dilakukan karena usia pakai kendaraan sudah layak diganti.
SHOLLA TAUFIQ