Produk itu yakni garmen, alas kaki, mainan anak, elektronika, makanan, dan minuman. Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ernovian G Ismy mengatakan verifikasi itu mencakup siapa saja yang melakukan impor dan berapa besar volume produk yang diimpor.
"Tapi selama ini kita tidak tahu hasil verifikasi itu," katanya kepada Tempo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (18/1). Ernovian menjelaskan sebenarnya mekanisme verifikasi ini adalah salah satu cara untuk menjaga pasar dalam negeri.
"Sayangnya siapa yang bisa menjamin proses verifikasi itu," katanya. Lewat verifikasi ini, pemerintah melakukan survei di lapangan menyangkut kebenaran besaran impor, dan siapa yang mengimpor. Ia meminta asosiasi dilibatkan untuk proses verifikasi itu. "Atau setidaknya publik tahu," katanya.
Menurut Ernovian ada dua model importir, yakni importir terdaftar dan importir produsen. Namun selama ini, kata dia, tidak jelas perusahaan importir yang ada itu mengimportir apa dan seberapa besar. "Di situs Kementerian Perdagangan disebutkan hanya perusahaan importir, tapi tidak jelas dia mengimpor apa dan volumenya berapa" ujarnya.
Ia khawatir bisa saja sebuah perusahaan mengimpor bahan baku produk tekstil, tapi nyatanya perusahaan itu justru menjualnya di pasar. Perlu dicek juga keberadaan perusahaan yang minta izin impor tersebut. "Benar tidak perusahaanya," katanya.
Menurut dia membanjirnya tekstil dan produk tekstil Cina di Indonesia pasti ada yang menerima. "Apa ada buyer di Indonesia dalam skala besar ke Cina," katanya. Ernovian mengatakan selama ini produk yang banyak beredar di pasar berupa garmen, benang dan kain.
Pemberlakuan pasar bebas ASEAN-Cina ini, kata Ernovian, akan membuat impor ilegal produk Cina akan menurun. "Karena sudah nol persen," katanya. Ernovian menjelaskan produk yang masuk ke Indonesia adalah produk-produk Cina yang terkena safeguard di Amerika. "Akhirnya mereka masuk ke Indonesia, lebih gampang," ujarnya.
Permintaan senada juga disampaikan Ketua Bidang Regulasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Franky Sibarani. "Kita minta pengawasan perdagangan dalam negeri," katanya.
IQBAL MUHTAROM
