TEMPO/Fully Syafi
Topik
Infografis
Dewan Sidoarjo Buka Posko Pengaduan Korban Lumpur
"Seluruh keluhan akan kami tangani," kata ketua Panitia Khusus, Sulkan Wariyono, Selasa (2/1).
Posko pengaduan ini, diharapkan efektif untuk mendampingi korban lumpur Lapindo dalam menuntut hak-haknya. Diantaranya, memperlancar proses ganti rugi bagi korban lumpur yang masuk peta terdampak maupun di luar peta terdampak. Serta menangani berbagai macam persoalan sosial yang dialami korban lumpur Lapindo.
Warga korban lumpur, katanya, bisa secara mandiri melaporkan persoalannya tanpa bergantung kepada orang lain. Sebab, selama ini banyak orang tak bertanggungjawab yang menawarkan jasa kepada korban lumpur. Namun, selanjutnya mereka memiliki kepentingan dan motif tersembunyi. "Kami akan memfasilitasi dengan PT Minarak Lapindo Jaya untuk ganti rugi lahan," katanya.
Ahmad Sofi'i tokoh masyarakat Desa Mindi warga korban Lapindo berharap posko pengaduan bisa menyelesaikan persoalannya. Sebelumnya, Sofi'i bersama warga Mindi mengadukan masalah tak meratanya pembagian bantuan sosial bagi korban di luar peta terdampak. Dari 18 rukun tetangga, hanya tiga rukun tentangga yang menerima bantuan. "Kepala Desa memanipulasi data," katanya.
Untuk itu, mereka menuntut agar bantuan sosial dihentikan. Mereka juga meminta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk mensurvei ulang penerima bantuan. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional juga diminta untuk mendata dan mengukur ulang tanah yang berada di Desa Mindi. Ia menyebutkan jika kondisi Desa Mindi terjepit antara tanggul penampung lumpur Lapindo serta sungai Porong.
Akibatnya, kini nilai aset warga terus merosot tak terkendali. Bahkan, sejumlah perbankan menolak memberikan pinjaman dengan jaminan lahan dan bangunan di sekitar Desa Mindi. "Hingga kini kami tetap bertahan karena tak memiliki tempat tinggal yang lain," katanya.
EKO WIDIANTO
