Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani: 'Disclaimer' Warisan Masa Lalu  

image-gnews
TEMPO/Adri Irianto
TEMPO/Adri Irianto
Iklan
sri mulyaniTEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai opini disclaimer atau tak memberikan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan tak terlepas dari dampak warisan pengelolaan keuangan negara pada masa lalu yang tak baik.

Dia mengatakan, sejak 2005 pemerintah pertama kali menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa LKPP. Pertanggungjawaban serupa tak pernah dibuat selama 60 tahun kemerdekaan Republik karena pemerintah tak mempunyai neraca keuangan.

"Pelaporan pengelolaan keuagan negara saat itu hanya berupa laporan anggaran dan realisasinya," katanya membacakan Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2008 dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (2/2).

Pekan lalu, dalam pandangan Fraksi-Fraksi, hanya Fraksi Parta Gerindra yang menyatakan menolak LKPP 2008 yang disodorkan pemerintah sepekan sebelumnya. Adapun fraksi lainnya menyatakan dapat menerima. Gerindra menilai pemerintah tak serius memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Hal tersebut tercermin dari hasil audit BPK setiap tahun yang terus menyatakan disclaimer. Selain itu, Gerindra mempersoalkan getolnya pemerintah menarik utang yang tak diimbangi realisasi belanja sehingga berdampak pada terciptanya sisa anggaran lebih yang cukup besar pada 2008.

Menteri Sri Mulyani mengingatkan, opini audit disclaimer merupakan opini yg diberikan karena pemeriksa tak dapat meyakini kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Opini itu bisa juga disebabkan adanya keterbatasan lingkup audit dari pihak yang diperiksa.

Menurut dia, penyusunan LKPP dalam lima tahun terakhir merupakan tahap awal dari koreksi atas sejarah 60 tahun pengelolaan keuangan negara sebelumnya. Kualitas LKPP 2004-2008, kata dia, terus meningkat setiap tahunnya seperti tercermin dari hasil audit BPK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mencontohkan, faktor penyebab disclaimer atas LKPP terus berkurang, yakni dari 12 temuan pokok pada audit LKPP 2004 menjadi hanya 6 temuan pokok pada 2008. Kualitas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) semakin membaik. Saldo aset dan ekuitas atau kekayaan bersih meningkat, yakni dari negatif Rp 497,15 triliun pada LKPP 2004 menjadi positif Rp 378,01 triliun pada 2008.

Selanjutnya, selisih catatan belanja negara antara Kementerian dan Lembaga dengan Bendahara Umum Negara mengecil, hanya 0,0059 persen dari nilai belanja APBN. Pengelolaan fisklam dan utang makin kredibel dan efisien, terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang terus menyusut dari 47 persen pada 2005 menjadi 33 persen pada 2008. Adapun peningkatan kualitas sumber daya manusia bidag keuangan, akuntansi, dan pelaporan terus dilakukan.

Menurut dia, membaiknya kualitas LKPP itu perlu diinformasikan seimbang dan menyeluruh kepada masyarakat. "Supaya konsep dan proses pertanggungjawaban keuangan negara tidak disederhanakan dan direduksi dengan satu status penilaian yang disclaimer," katanya.

AGOENG WIJAYA | NALIA RIFIKA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

4 hari lalu

Perayaan hari jadi Museum Layang-Layang ke-21 di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2023.  TEMPO/S. Dian Andryanto
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

6 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

6 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

7 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

10 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.