Parmusi:PPP Sebaiknya Mundur dari Koalisi  

TEMPO Interaktif, JAKARTA - Pengurus Pusat Persaudaraan Muslim Indonesia mengusulkan PPP mundur dari koalisi pemerintah. Organisasi sayap PPP tersebut menduga terjadi politisasi dalam penetapan status tersangka pada ketua umumnya Bachtiar Chamsyah, mantan Menteri Sosial periode lalu.

"Kami mengusulkan PPP mencabut koalisi, " kata salah satu Ketua Parmusi, Lukman Hakiem dalam jumpa pers di kantornya. Ia melihat ada proses yang janggal dalam penetapan Bachtiar sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bachtiar sebagai tersangka korupsi dalam pengadaan mesin jahit dan sapi impor pada 2004 dan 2006. Akibatnya, negara dirugikan sekitar 27,6 miliar.

Indikasi politisasi penetapan dilihat dari proses penetapan tersangka yang baru dilakukan saat Bachtiar telah pensiun. Padahal, saat Bachtiar menjabat, ia pernah meminta presiden menyelesaikan kasus itu. "Pak Bachtiar sudah minta dituntaskan saja," kata Lukman. Tetapi, permintaan itu tak direspon oleh presiden.

Bactiar menyampaikan permintaan itu dalam rapat kabinet. Lukman mengaku mendapat cerita itu dari mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga Adyaksa Dault, dua hari lalu. "Kalau mau dipecat silahkan, ditindak silahkan," kata Lukman menirukan ucapan Bachtiar kepada presiden.

Dugaan politisasi juga terlihat dari proses penetapan tersangka yang terkesan terburu-buru tanpa memeriksa jajaran pejabat dibawahnya. Berbeda dengan penanganan kasus korupsi pemadaman kebakaran di Departemen Dalam Negeri. "Menterinya saja belum diapa-apain sampai sekarang," kata Imam Suhardjo, Sekretaris Jenderal Parmusi. Jika PPP menarik diri dari koalisi, Pasrmusi tak kawatir kehilangan kursi menteri di kabinet. "Siap lepas jabatan menteri, jadi oposisi," kata Lukman.

Aqida Swamurti