Pemerintah Pusat Diminta Tegas Soal Blok Cepu  

TEMPO Interaktif, Jakarta -Ketidakjelasan hasil eksplorasi minyak dan gas di Banyu Urip, Blok Cepu, Jawa Tengah yang menjadi tanggungjawab PT ExxonMobil Cepu Limited, membuat pemerintah Blora dan Provinsi Jawa Tengah semakin jengkel.

Pemicunya, hingga kini Exxon Mobil belum bisa memproduksi minyak sesuai dengan perjanjian. Bupati Blora Yudhi Sancoyo meminta agar pemerintah pusat ikut serius mengatasi persoalan ekplorasi di Blok Cepu ini.

"Kami sudah ditunggu-tunggu rakyat. Bagaimana hasil kekayaan alam di Blok Cepu," kata Yudhi di hadapan Wakil Presiden Boediono dalam dialog bersama dengan para bupati/walikota se-Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa Semaran, Sabtu (6/2).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo yang memandu acara dialog tersebut. "Masa' blak-blok blak blok tapi sampai saat ini tidak ada hasil yang menggembirakan," kata Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo di hadapan Wakil Presiden Boediono.

Bibit menambahkan, hingga kini persoalan penambangan yang dilakukan Exxon Mobil di Blok Cepu seperti hanya wacana saja. "Masa kita hanya dapat angin saja," kata Mantan Pangdam IV Diponegoro ini.

Bibit mengaku Jawa Tengah telah mendapatkan dana bagi hasil sebesar Rp 2,5 milyar. Namun, perolehan itu tidak sebanding dengan dana investasi yang telah dikeluarkan provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp 120 milyar beberapa tahun yang lalu.

Selain itu, kata Bibit, hingga kini pihaknya juga belum mendapatkan penjelasan secara terperinci dana bagi hasil Rp 2,5 milyar itu didapatkan dari apa saja.

Bibit menyatakan seharusnya pemerintah pusat harus bergerak cepat agar masyarakat Blora dan Jawa Tengah bisa segera menikmati kekayaan sumber daya alamnya.

Yudhi Sancoyo juga mempertanyakan keseriusan Exxon Mobil dalam mengelola minyak di Blok Cepu. Sebelumnya sudah ada perjanjian bahwa pada akhir 2008 lalu prosuksi minyak hanrus bisa mencapai 20 ribu barrel per hari.

"Namun, target dalam perjanjian itu selalu mundur," kata Yudhi Sancoyo kepada wakil Presiden Boediono dalam kesempatan yang sama.

Wakil Presiden Boediono tidak memberikan penjelasan yang dalam mengenai persoalan ini. "Biar yang menjelaskan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," kata Boediono.

Sri Mulyani yang berada di samping Boediono berjanji akan mengurus persoalan berlarut-larutnya penundaan ekploitasi di Blok Cepu. "Nanti akan kita cek," kata dia.

Apalagi selama ini pemerintah pusat juga ikut merasakan dampak negatif dalam masalah Blok Cepu. Ia mencontohkan, beberapa kali asumsi APBN memasukan pendapatan dari Blok Cepu. Namun, ternyata pendapatan itu tidak muncul. Padahal, pengeluaran dari pos itu sudah dianggarkan.

"Akibatnya, defisit anggaran makin membengkak," kata dia. Menurut Sri Mulyani, Blok Cepu menjadi salah satu sumber pendapatan besar tapi hingga kini belum bisa diwujudkan.

ROFIUDDIN