Program Budidaya Perikanan Terancam Mampet

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Perhubungan, Kelautan, dan Pertanian, memprediksi permintaan realokasi anggaran Rp 184,45 miliar untuk program budidaya perikanan rakyat tidak dapat disetujui. Pasalnya, realokasi anggaran lintas direktorat jenderal saat ini sudah tidak bisa berubah.

Namun, peluang untuk menambah anggaran program tersebut tetap masih terbuka. “Kalau mau, baru bisa dibahas sekitar Maret atau April di APBN Perubahan 2010,” kata anggota Komisi, Herman Khairon, dalam rapat Komisi dengan Kementerian Perikanan dan kelautan, Senin (8/2).

Sebelumnya, Kementerian Kelautan meminta realokasi anggaran sebesar Rp 184,457 miliar. Anggaran program empat direktorat jenderal dan satu badan akan dipindahkan untuk menambah anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Komoditas yang akan dibudidayakan dalam proyek tersebut adalah rumput laut, patin kolam, patin KJA, lele, polikultur, ikan nila, dan maggot. Kementerian Kelautan menyatakan, program ini bisa menambah lebih dari 15 ribu wirausaha pemula di bidang perikanan budidaya.

Dalam rapat yang sama, Kementerian Kelautan juga mengusulkan anggaran belanja tambahan dalam APBN Perubahan sebesar Rp 1,6 triliun. Herman mengatakan, pihaknya bisa memperjuangkan di APBN Perubahan kalau memang untuk kebutuhan rakyat. “Jangankan Rp 1,6 triliun, Rp 3-4 triliun juga kami perjuangkan. Indonesia kan negara kelautan,” ucap dia.

Namun Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad masih optimistis realokasi anggaran disetujui. “Saya sedang melobi ke berbagai fraksi. Lihat dulu falsafah dasarnya: untuk kebutuhan rakyat,” tutur dia. Menurut Fadel, saat ini dia hanya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

”Yang berhak mengubah anggaran adalah DPR, setelah itu Menteri Keuangan,” kata dia. Kalau tidak disetujui, Kementerian Kelautan akan melanjutkan program sesuai anggaran yang ada dan kembali mengajukan anggaran tahun depan. “Tapi kita sudah rugi setahun,” ucapnya.

ARYANI KRISTANTI