Masyarakat Adat Papua Tuntut Pelantikan Bupati Caretaker

TEMPO Interaktif, Jayapura - Puluhan orang dari masyarakat adat Kabupaten Puncak, Papua, mengamuk di depan ruang kerja Sekretaris Daerah Papua, Elia Ibrahim Loupatty, di Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura. Massa yang sebagian besar warga Pegunungan Tengah Papua itu berteriak menggunakan bahasa daerah setempat.

“Usai bertemu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Elieser Renmaur, sekitar pukul 14.00 hingga pukul 16.00 WIT, mereka terus berteriak,” kata salah satu staf di Kantor Gubernur Papua yang namanya enggan disebutkan.

Mereka berteriak menuntut pemerintah setempat segera melantik Bupati caretaker terpilih, Levianus Agustinus Boling, menggantikan Bupati carateker sebelumnya, Simon Alom.

“Kami menuntut hak kami. Ini honai kami. Surat keputusan sudah dikeluarkan sejak Januari lalu, namun bupati caretaker juga belum dilantik,” kata salah satu masyarakat adat, sambil berteriak.

Massa juga mengancam akan menduduki Kantor Gubernur Papua, jika tuntutan mereka tidak segera direspons. “Kami akan membawa massa lebih banyak, jika kami tak didengar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Suku Besar Kabupaten Puncak, Simon Tinal, mengatakan massa akan kembali usai bertemu dengan pejabat setempat.

“Kami menuntut Gubernur Papua, Barnabas Suebu, segera melantik bupati caretaker terpilih,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (9/2).

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Elieser Renmaur, mengatakan pelantikan bupati caretaker di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Puncak, Mamberamo Raya dan Mamberamo Tengah masih ditunda sementara waktu.

“Masyarakat setempat harus bersabar, sebab masih ada persoalan internal di kabupaten tersebut. Kami masih harus duduk bersama dengan pejabat di sana untuk menyelesaikan dulu masalah internal di sana. Sebab hingga saat ini masih banyak pro-kontra dari masyarakat setempat,” jelasnya.

Renmaur mengatakan banyak pengaduan dari masyarakat setempat terkait pelantikan carateker tiga kabupaten itu, misalnya ada yang tidak mau menjabat lagi dan juga ada yang belum memenuhi syarat kepangkatan.

“Hal-hal seperti ini yang harus diklarifikasi, sehingga walaupun sudah ada SK pelantikan, apa artinya pelantikan jika masih bermasalah, makanya pemerintah provinsi akan menyelesaikan masalah itu dulu,” ujarnya.

Sebelumnya, ratusan orang dari masyarakat adat Kabupaten Puncak dari beberapa distrik, di antaranya Illaga, Beoga, Sinak, Agandugume, Gome, Dofo, Wangbe dan Pogoma pertengahan Januari lalu mendatangi Rumah Dinas Gubernur Papua Barnabas Suebu di Gedung Negara Dok V Jayapura.

Mereka menuntut Bupati carateker Levianus Agustinus Bolling segera dilantik, menyusul SK pelantikan telah turun, tertanggal 11 Januari 2010.

CUNDING LEVI