Kondisi Pariwisata Bali Minim Infrastruktur  

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kondisi kepariwisataan Bali a  berada dalam ancaman. Pasalnya, infrastruktur sudah tidak mencukupi dibandingkan jumlah turis yang datang maupun pertumbuhan kependudukan."Ironisnya izin untuk investasi listrik, air, jalan sampai pengelolaan sampah sangat berbelit-belit,” kata Ketua Bali Tourism Board (BTB) I Gusti Ngurah Wijaya dalam sarasehan Pariwisata di Kantor Gubernur Bali hari ini.

Akibatnya, listrik di Bali terus mengalami byar pet, kemacetan makin terasa dan biaya untuk penyediaan air sangat mahal. Apalagi setelah Pemda Bali menaikkan pajak Air Bawah Tanah (ABT) tanpa menyediakan alternatif air dari PDAM.

Wijaya mendesak, pemerintah dan kalangan swasta, untuk segera memikirkan  langkah -langkah yang harus dilakukan minimal 10 tahun mendatang. “Sekarang ini ada 2 juta turis kalau masih tambah lagi akan seperti apa?,” ujarnya.

Dia juga meminta kebijakan pariwisata diubah untuk menyasar turis yang berkualitas sehingga industri pariwisata pun dapat meningkatkan kualitasnya. Dia menilai, kebutuhan kamar hotel di Bali sebenarnya sudah mencukupi karena occupancy rate yang rata-rata 50 % . Pilihan yang lebih menarik daripada menambah jumlah kamar, dia menyebut, adalah dengan meningkatkan harga kamar bila turis makin meningkat.

Kelemahan lainnya, kata dia, adalah kebijakan yang tumpang tindih dalam pengelolaan pariwisata. Dia mencontohkan keputusan pemerintah yang membuat visa on arrival US$ 25. Kebijakan ini menjadi pukulan bagi pangsa turis Jepang yang hanya tinggal rata-rata 4-5 hari saja. Padahal turis Jepang jumlahnya sangat besar di Bali. “Ini bertentangan dengan kebijakan promosi kita,” ujarnya.

Sebelumnya, visa on arrival dibedakakan berdasarkan lama tinggal, yakni US$ 10  untuk turis yang tinggal selama 7 hari dan US$ 25  untuk turis yang tinggal lebih lama.

 ROFIQI HASAN