Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Rawajati Tuntut Ganti Rugi Sepadan

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sebanyak 13 kepala keluarga dari Kelurahan Rawajati, Pancoran, yang tinggal di sebelah barat Jembatan Kalibata melayangkan tuntutan kepada Dinas Pekerjaan Umum Jakarta terkait proyek pembangunan Jalan Layang Jembatan Kalibata yang baru. Mereka menilai ganti rugi yang diberikan pihak Dinas PU tidak sepadan.

"Pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum hanya mengganti rugi tanah kami sebesar seperempat dari nilai jual objek pajak (NJOP)," kata M. Hair bin H.M. Nasir, Ketua RT 002/RW 007, Rawajati, Pancoran yang tanahnya juga bakal tergusur, hari ini (21/2).

Jalan layang yang melintasi Jalan Raya Kalibata dan Sungai Ciliwung itu nantinya berfungsi sebagai jalur penghubung antara Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, dengan Kelurahan Cililitan dan Cawang, Jakarta Timur.

Selain itu, jalan layang tersebut juga diharapkan dapat mengatasi banjir yang sering melanda daerah itu. Pondasi Jembatan Kalibata yang ada sekarang sering tersumbat sampah dan menjadi penyebab terjadinya banjir di daerah sekitarnya.

Sebanyak 12 rumah warga yang akan tergusur terletak di sebelah utara Jalan Raya Kalibata, dan termasuk ke dalam RW 007. "Satu lagi yaitu rumahnya Pak Junaedi ada di seberang jalan dan masuk RW 001 Rajawati," jelas Hair.

Menurut Hair, pemerintah memberikan ganti rugi hanya sebesar seperempat dari NJOP karena tanah ke-13 kepala keluarga itu dianggap sebagai tanah negara dan tidak memiliki sertifikat.

"Jika memiliki sertifikat akan diganti seratus persen. Kami memang tidak memiliki sertifikat tanah, namun kami membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahunnya. Tanah yang kami tempati ini merupakan tanah keluarga dan telah turun-temurun kami miliki," jelas Hair.

Ia mengatakan ke-12 warga yang tanahnya bakal tergusur hanya diberi ganti rugi Rp 900.000 per meter persegi. Padahal NJOP tanah mereka sebesar Rp 3.745.000 per meter persegi.

"Tanah saya yang terkena gusur seluas 23 meter persegi dari total 84 meter persegi yang saya miliki," tambah Hair. NJOP tanah Hair sendiri untuk tahun 2010 adalah Rp 4.155.000 per meter persegi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ke-13 kepala keluarga yang tanahnya bakal tergusur sebenarnya belum sepakat mengenai harga ganti rugi yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum. Namun belum sampai ketemu kata mufakat, proyek pembangunan jalan layang telah dimulai sejak awal tahun ini.

Hingga sekarang, harga ganti rugi yang seperempat NJOP itu pun belum kunjung dibayarkan kepada warga. Total tanah ke-13 kepala keluarga yang akan digusur yakni seluas 521 meter persegi.

Kontraktor yang memenangi tender pengerjaan proyek ini adalah PT Yasa Patria Perkasa. Saat ini, dua dari empat pondasi jembatan telah rampung digarap dan sedang dilakukan proses pemasangan beberapa tiang pancang.

Salah satu pekerja kontraktor menjelaskan bahwa pengerjaan jalan layang akan selesai sekitar akhir tahun depan. "Kira-kira selesai 1,5 hingga dua tahun lagi," kata pekerja itu.

Warga juga menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap diskriminatif tentang penggantian ganti rugi tanah. PT Tirta Varia Inti Pratama, distributor air minum dalam kemasan Aqua dan VIT yang terletak di sebelah tanah Pak Junaedi, diberikan ganti rugi sesuai NJOP.

"Karena mereka memiliki sertifikat tanah, sehingga dibayar penuh," kata seorang warga yang membuka usaha tambal ban dan bakal terkena penggusuran.

Proses pelebaran jalan akan dilakukan terlebih dahulu terhadap ruas jalan di sebelah selatan Jalan Raya Kalibata. Selanjutnya pelebaran akan dipindah ke sisi sebelah utara. Pada saat pelebaran jalan inilah tanah ke-13 warga yang terletak di sepanjang Jalan Raya Kalibata di sekitar jembatan akan mulai digusur.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

4 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

11 hari lalu

Tangkapan layar suasana kebun pisang milik warga Desa Pemaluan, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang terdampak proyek tol infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Istimewa
Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN


Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

30 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.


LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

LMAN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,426 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.


Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

6 Januari 2024

Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub memastikan, pembangunan double track di Cicalengka rampung pada pertengahan tahun ini.


Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

28 Desember 2023

Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung,  Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Pembangunan sodetan ini merupakan bagian dari program normalisasi Kali Ciliwung. Hal ini merupakan upaya penanganan banjir di Ibu Kota. TEMPO/Subekti.
Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

Rampungnya sodetan ciliwung juga membuat perhatian publik langsung terbetot kepada Anies Baswedan


Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

27 November 2023

Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

Pembebasan lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Kediri- Kertosono yang ada di wilayah Kabupaten Kediri hampir rampung.


3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

22 November 2023

Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo saat ditemui di Taman ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

Pemprov DKI menargetkan pengerjaan empat jalan tembus tahun ini. Tiga jalan sudah bisa dipakai, tapi satu lainnya mandek karena masalah lahan.


Raperda APBD DKI 2024, Anggaran Pembebasan Lahan Difokuskan untuk Normalisasi Ciliwung

15 Oktober 2023

Normalisasi Ciliwung di RT 09/06, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, seperti yang terlihat pada Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/NUR KHASANAH APRILIANI
Raperda APBD DKI 2024, Anggaran Pembebasan Lahan Difokuskan untuk Normalisasi Ciliwung

Usulan tambahan anggaran 2024 dalam rapat Raperda APBD DKI 2024 bersama Komisi D DPRD DKI sekitar Rp 500 miliar hingga Rp 650 miliar.