Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puluhan Ribu Hektar Hutan di Garut Beralih Fungsi  

image-gnews
Seorang petani menanam padi di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (27/01). Pemerintah menargetkan produksi beras nasional 2010 meningkat 120 persen untuk mencadangkan keamanan kekurangan pasokan dalam negeri. TEMPO/Ayu Ambong
Seorang petani menanam padi di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (27/01). Pemerintah menargetkan produksi beras nasional 2010 meningkat 120 persen untuk mencadangkan keamanan kekurangan pasokan dalam negeri. TEMPO/Ayu Ambong
Iklan

TEMPO Interaktif, GARUT - Sekitar 59.914 hektar dari luas hutan yang mencapai 170 ribu hektar di Kabupaten Garut, Jawa Barat, beralih fungsi. “Dampak dari kondisi ini dapat beresiko menyebabkan erosi dan longsor,” kata Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Garut, Luna Aviantrini kepada Tempo di kantornya, Selasa (2/3).

Menurut Luna, kerusakan terbesar berada di kawasan hutan produksi seluas 36530 hektar. Disusul dengan kerusakan hutan lindung sebanyak 19.122 hektar dan hutan suaka alam sebanyak 4.263 hektar.

Lahan hutan itu berubah menjadi area perkebunan seluas 10.022 hektar, sawah tadah hujan 8.106 hektar, semak belukar 21.600 hektar, ladang 17.909 hektar, pemukiman 1.781 hektar dan padang rumput seluas 565 hektar. Perubahan fungsi hutan itu, terjadi di Kecamatan Cilawu, Garut Kota, Samarang, Talegong, Cisewu, Pamulihan, Pakenjeng, Cihurip dan Singajaya.

Karenanya, untuk mengembalikan fungsi hutan, Luna telah meminta lembaga teknis terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara terpadu. Bahkan pihaknya juga berencana akan menerapkan 80 persen dari luas Garut 306 hektar menjadi kawasan lindung dalam tata ruang wilayah Garut. “Bagi yang melakukan pelanggaran tata ruang ini dapat diberikan sanksi setimpal sesuai undang-undang nomor 26 tahun 2007,” ujarnya.

Kepala Perhutani KPH Garut, Ade Suryadi, membantah bila di wilayah kerjanya terjadi alih fungsi hutan. Menurutnya, seluruh kawasan yang dikelola pihaknya seluas 81 hektar telah terjaga dengan baik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari jumlah tersebut hanya terdapat 5 hektar yang berubah menjadi pemukiman. Namun itu pun telah mengajukan permohonan untuk dijadikan wilayah pemukimanan kepada Bupati Garut. Kawasan itu telah ditempati sejak tahun 1930 yang berada di Desa Pandawa, Kecamatan Pamulihan.

Dia juga mengaku, kasus ilegal logging diwilayahnya turun drastis. Pada tahun 2009 saja hanya terjadi tiga kasus dengan jumlah yang dicuri sebanyak 12 pohon. Sedangkan jumlah lahan yang telah dirambah seluas 3.500 hektar telah dilakukan program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan penanaman pohon kopi.

Dari jumlah tersebut sekitar 40 persennya telah dinyatakan berhasil. “Kesadaran masyarakat akan fungsi hutan di Garut sudah cukup baik, jadi tidak ada alih fungsi,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

SIGIT ZULMUNIR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya dengan latar belakang rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.


Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri KLH Siti Nurbaya (kedua kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pandumaan Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut, James Sinambela (kiri) pada acara Pencanangan Pengakuan Hutan Adat Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, 30 Desember 2016. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.


KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kanan) berjalan bersama Dirut Tidar Kerinci Agung Hashim Djojohadikusumo (kanan) saat peresmian Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PR-HSD) di Dharmasraya, Sumatera Barat, 29 Juli 2017. Dalam acara tersebut, Tidar Kerinci Agung melepas Harimau Sumatera bernama Leony ke enklosur PR-HSD. ANTARA FOTO
KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.


Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Alat berat membersihkan puing bangunan rumah semi permanen para penambang yang terbakar di daerah aliran sungai Anahoni kawasan pertambangan emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, 18 November 2015. Setelah tambang emas ilegal di gunung Botak ditutup pada hari Sabtu (14/11), pemerintah daerah setempat berencana membangun tambang emas legal di kawasan tersebut. ANTARA/Jimmy Ayal
Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.


Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Presiden Jokowi bersiap memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.


Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.


Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Matahari bersinar melalui pohon-pohon di kawasan hutan lindung Bialowieza, di dekat desa Bialowieza, Polandia 30 Mei 2016. Hutan purba terakhir di daratan Eropa ini memiliki luas 580 mil persegi. REUTERS
Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.


Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan mengenai proses pengolahan sagu saat meninjau kilang sagu tradisional milik warga Sungai Tohor, Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Riau, 27 November 2014. ANTARA FOTO
Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.


Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.


Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.