Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Sutarto Alimoeso, mengatakan tambahan jatah diberikan karena konsumsi beras masyarakat tetap meningkat meski rumah tangga sasaran turun menjadi 17,5 juta kepala keluarga dari tahun lalu 18,5 kepala keluarga.
Dampaknya, anggaran untuk raskin dinaikkan sekitar Rp 2,5 triliun dari alokasi APBN 2010 sekitar Rp 11 triliun. “Ini akan menunggu persetujuan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat,” katanya usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (3/3).
Kabar ini relevan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai rencana pemerintah menambah alokasi subsidi dalam APBN Perubahan 2010. Dari rencana tambahan subsidi Rp 44 triliun, sebesar Rp 2,8 triliun diberikan untuk subsidi pangan.
Tahun lalu, pemerintah sebenarnya berniat tetap memberikan jatah raskin 15 kilogram per bulan kepada setiap rumah tangga sasaran. Harganya diusulkan tetap Rp 1.600 per kilogram. Namun, akibat keterbatasan anggaran, skema itu diperkirakan hanya mencukupi untuk penyaluran raskin selama 9 bulan atau hanya sampai September 2010.
Akhirnya APBN 2010 menyepakati jatah yang dibagikan hanya 13 kilogram per rumah tangga sasaran dengan harga Rp 1.600 per kilogram. Dengan skema ini penyaluran raskin tetap bisa dilakukan selama 12 bulan.
Saat ini penyaluran raskin mencapai 399 ribu ton dari target penyaluran hingga akhir bulan ini sebesar 706 ribu ton. Adapun stok Bulog untuk raskin masih mencukupi untuk lima bulan mendatang. Jika dikalikan stok per bulan 230 ribu ton, maka total stok raskin di Bulog masih 1,15 juta ton. Stok ini belum menghitung cadangan beras pemerintah 500 ribu ton.
Meski demikian, dia mengakui masih ada permasalahan dalam penyaluran easkin. Selain masih ada beberapa tunggakan pembayaran, beberapa pemerintah daerah yang belum menetapkan peraturan daerah untuk realisasi penyaluran. “Kami harap pemerintah daerah segera merealisasikannya,” ujarnya.
Menurut dia, hampir seluruh daerah di Pulau Jawa sudah menyerap lebih dari 50 persen jatah raskin tahun ini. Bahkan serapan Provinsi Bali, sudah mencapai 90 persen. Sedangkan beberapa daerah seperti Maluku dan Bengkulu memiliki serapan yang masih rendah.
AGOENG WIJAYA | PINGIT ARIA MUTIARA
