Inilah Rekomendasi Opsi C yang Harus Dilaksanakan

Inilah Rekomendasi Opsi C yang Harus Dilaksanakan

Anggota pansus dari Fraksi PDIP P Maruarar Sirait menyerahkan surat pandangan akhir dalam rapat Tim Pansus Century di Jakarta,(23/03). Fraksi PDIP menyebutkan sejumlah nama yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Meski lobi dan tekanan gencar dilakukan oleh kubu Fraksi Demokrat, DPR akhirnya memilih menyalahkan kebijakan penyelamatan Bank Century. Keputusan tersebut adalah hasil lobi-lobi yang alot.

Partai-partai yang sejak awal bersuara keras, seperti PDI Perjuangan, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Hanura, dan Gerindra memilih opsi C yang ditawarkan Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century. Selain kelima partai itu, mereka juga didukung oleh mayoritas fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan satu anggota Partai Kebangkitan Bangsa. Opsi C ini di dalam rapat paripurna sebelumnya (2 Maret) disebut juga Opsi B.

Sedangkan Kubu Demokrat dan Parai Kebangkitan Bangsa memilih opsi A. Opsi tersebut menganggap penyelamatan Bank Century dengan bailout sudah benar.

Berikut ini Opsi C:

1. Pengucuran dana Bank Century melalui FPJP oleh BI dan PMS oleh LPS adalah keuangan negara.

2. Patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana.

3. Diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Terkait dengan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, panitia angket mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Hanura dalam pandangannya menyebutkan nama-nama, Fraksi PPP menyebutkan unit kerja dalam institusi, dan Fraksi Partai Gerindra menyebutkan pejabat yang bertanggung jawab. Nama-nama tersebut tercantum dalam matriks.

4. Kasus BC merupakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoritas moneter dan fiskal, yang dengan modus operandi penyimpangan dalam proses dan pelaksanaan pemberian FPJP dan PMS yang dapat dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi.

Berikut Rekomendasi Opsi C:


1. Merekomendasikan seluruh penyimpangan yang berindikasi perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum, berikut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab agar diserahkan kepada lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan KPK sesuai kewenangannya.

2. Meminta kepada DPR bersama dengan pemerintah untuk segera membentuk dan merevisi berbagai peraturan perundangan yang terkait pengelolaan sektor moneter dan fiskal.

3. Melakukan pemulihan aset yang telah diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana yang merugikan keuangan bank/negara, baik pada Bank Century maupun pada Bank CIC yang diduga dilakukan oleh Robert Tantular, RAR, dan HAW dengan meminta terlebih dahulu forensik audit terhadap kasus aliran dana Bank Century yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang mempunyai afiliasi internasional, di bawah supervisi dari tim monitoring Panitia Angket Century. Upaya pemulihan aset yang telah dilarikan ke luar negeri secara tidak sah harus menjadi target penerimaan lain-lain dari APBN.

4. Meminta kepada DPR agar membentuk tim pengawas tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket Bank Century yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan aset, dengan kewenangan sesuai dengan peraturan, selambat-lambatnya pada masa persidangan berikutnya.

5. Meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas, dengan mengajukan kepada DPR pola penyelesaian secara menyeluruh, baik dasar hukum maupun sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundangan.

6. Mendesak kepada Presiden untuk segera mengajukan calon Gubernur BI ke DPR agar segera bisa menjalankan fungsi otoritas moneter secara lebih efektif dan profesional sesuai peraturan perundangan.

BS

Komentar (3)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
Kalau diare sudah menjalar ke otak, jadinya kayak kejadian di DPR akhir2 ini. Yang penting menang, begitu saja. Saya akan melihat tanda-tanda jaman ini dan biarlah kita tahu nantinya laknat apa yang akan menimpa mereka yang busuk hati dan culas pikir.
0
0
kenyataan semakin jelas bahwa kelompok orang politik tidak mau dicampuri oleh kelompok profrsional. banyak kasus dimana kelompok profesional hanya jadi alas bahkan sapi perahan kelompok politik. disini dimana ada salah satu orang dari kelompok profesional mencoba naik untuk menjadi wakil pemimpin saja sudah ramai-ramai dijatuhkan dengan berbagai alasan. apabila dikatakan korupsi, saya rasa jauh lebih banyak korupsi yang dilakukan oleh kelompok politisi. banyak kasus penjualan aset negara, kasus import untuk proyek negara secara legal namun bebas bea pajak atau bakan banyak lagi kasus yang tidak bisa ditulis satu persatu. hanya satu kata LAWAN KELOMPOK POLITISI. karena mereka cuma bisa bicara saja tanpa mampu menyelesaikan pekerjaan dan masalah. Dukung Wakil rakyat independent. Dukung Wakil rakyat dari kelompok profesinal dosen. Dukung Wakil Rakyat dari Profesional Guru. Dukung Wakil rakyat dari Profesional Pengusaha. Dukung Wakil rakyat dari Profesional wartawan. Dukung Wakil Rakyat dari Profrsional Pekerja. Dukung Wakil Rakyat dari Kelompok Profesi lain agar kita tidak hanya jadi sapi perahan orang yang bisa cuma bicara.
0
0
Menyimak pasal-pasal hasil rekomendasi Pansus Century/DPR ternyata Pansus hanya menjadi jembatan \"legitimasi\" saja secara politis. Mengapa tidak langsung saja pada waktu itu \"dilaporkan\" ke lembaga penegak hukum untuk diproses, menghambur-hamburkan dana 2,5 M untuk hal yang sebenarnya tidak perlu dan hanya \"mengongkosi\" popularitas sebagian anggota Pansus.
; $foto_slide_judul =

Musik/Film

; $foto_slide_judul =

Musik/Film

Wajib Baca!
X