Sistem Logistik yang Efisien Bisa Katrol Daya Saing

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengingatkan pentingnya efisiensi sistem logistik nasional karena sistem logistik nasional yang efisien akan berdampak pada biaya distribusi yang nantinya akan meningkatkan daya saing produk.

"Jika biaya angkut barang dan biaya ekspor rendah, maka hal itu bisa meningkatkan daya saing," katanya dalam pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/3).

Daya saing, menurut Boediono, tidak hanya untuk menembus pasar ekspor, namun juga bisa mengamankan serangan produk impor di dalam negeri. "Untuk mengamankan serangan arus impor dari luar," ujarnya.

Sistem logistik nasional terdiri dari infrastruktur fisik, berupa jalan dan sarana penunjang lainnya, termasuk infrastruktur lunak, berupa aturan dan kebijakan.

Menurut Boediono, sistem logistik nasional bisa dikatakan berjalan baik jika sudah tidak ada ketimpangan harga produk di daerah yang dekat dengan pusat dan daerah yang jauh dari sistem logistik nasional.

Selama ini terjadi ketimpangan harga. Misalnya semen di Jakarta hanya Rp 70 ribu per sak, sedangkan harga semen di Papua mencapai jutaan per sak. "Ini juga penting dalam pemerataan pembangunan," ujarnya.

Dia berharap produk nasional nantinya bisa menjadi global supply yang mampu menyiapkan kebutuhan untuk pasar dunia, dan tidak hanya untuk pasar tertentu saja. Hal itu penting karena belajar dari pengalaman krisis 2008 lalu, produk harus bisa masuk ke seluruh negara.

Sebelumnya, Eropa menjadi pasar ekspor namun setelah krisis, penerimaan berkurang. Kini sejumlah negara Asia, seperti Cina dan India, menjadi salah satu peluang ekspor termasuk pasar dalam negeri.

Wakil Presiden mengatakan, setiap daerah harus memiliki keunggulan produk dan spesialisasi. Sehingga, pasar dalam negeri pun lebih bergairah dan memunculkan produk-produk yang unggul.

Dalam mencapai hal tersebut perlu adanya birokrasi yang baik. Sehingga, kata dia, pemerintah sedang melakukan reformasi birokrasi di semua kementerian dan kelembagaan pada 2011 diharapkan bisa tuntas.

EKO ARI WIBOWO