Jawa Barat Minta Rp 200 Miliar untuk Antisipasi Banjir  

TEMPO Interaktif, BANDUNG - Pemerintah Jawa Barat mengajukan usulan anggaran Rp 200 miliar untuk antisipasi banjir akibat luapan sungai Citarum di Bandung Selatan. "Dana itu dibutuhkan untuk mengeruk sungai, membangun waduk dan embung untuk mencegah  banjir. Kami berharap bisa masuk anggaran perubahan" kata Gubernur Ahmad Heryawan di Bandung, Selasa (9/3).

Penegasan Heryawan itu disampaikan dalam pertemuan dengan anggota Komisi I DPR yang berkunjung ke Gedung Sate, Bandung.Hadir dalam pertemuan itu diantaranya, anggota Komisi I dari Partai Demokrat Yahya Secawirya. 

Menurut Heryawan, pengajuan usulan anggaran Rp 200 miliar itu adalah sebagian dari dana Rp 3,4 triliun yang dibutuhkan untuk menangani banjir di kawasan itu. Dana itu diantaranya untuk memperbaiki konservasi hijauan di hulu sungai Citarum, normalisasi 9 anak Sungai Citarum.

Diantaranya pengerukan dasar sungai Sapan-Pananjung, perbaikan drainase, revitalisasi bantaran sungai, pembangunan waduk dan kolam retensi, hingga relokasi warga di kawasan banjir itu. "Proposal banjir cekungan Bandungs udah dipresentasikan pekan lalu dan dijanjikan akan dibawa ke presiden, dalam rapat kabinet. Kami menargetkan banjir Citarum selesai dalam lima tahun" ujarnya.

Menurutnya, salah satu alasan membuat proposal ini sebagai protes atas realisasi proyek yang disiapkan Bapenas. Proyek itu adalah pembenahan Citarum dengan dana loan dari sejumlah lembaga donor di antaranya ADB yang totalnya mencapai Rp 35 triliun. Pembangunan pertama dilakuan tahun ini dengan dana yang dikucurkan Rp 1 triliun.

Masalahnya, pembangunan tahap pertama pelaksanaannya ditujukan pada pembenahan Sungai Citarum yang ada di rentang antara Bendungan Jatiluhur sampai Jakarta. “Padahal pusat persoalan yang ada di kawasan Bandung dan sekitarnya belum tersentuh se-Rupiah-pun,” kata Heryawan.

Heryawan mengatakan, di kawasan Bandung Selatan yang berbentuk cekungan itu menjadi muara dari 9 anak sungai Citarum. Sejak jaman Belanda, lanjutnya, kawasan itu sudah dilarang untuk dihuni karean karakterisitik banjirnya.

Tercatat banjir terbesar melnda kawasan itu pada 1931 yang menggenangi area seluas 9.300 hektare. Banjir besar lainnya sempat tercatat berulang di tahun 1986 dengan luas 7.200 hektare, tahun 1998 mencapai 6.400 hektare, dan tahun ini diperkirakan mencapai 3 ribu hektare areal yang terbenam. Banjir ini diperparah dengan makin padatnya kawasan itu.

AHMAD FIKRI