Perbanas Usulkan Kepemimpinan Kolektif OJK

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengusulkan kepemimpinan lembaga Otoritas Jasa Keuangan dibuat kolektif. Hal ini, kata Sigit, sebagai cermin terwakilinya kepentingan para pemangku kepentingan otoritas pengawasan perbankan, bursa, dan lembaga keuangan nonbank.

"Idealnya kepemimpinan mencerminkan kepentingan para stakeholder, seperti pemerintah, Bank Indonesia, atau bank komersial," kata Sigit kepada Tempo. Pernyataan itu disampaikan Sigit melengkapi survei Perbanas tentang pengawasan perbankan yang menyatakan bahwa mayoritas bankir tak setuju OJK.

Para bankir umumnya tidak setuju karena takut jika nantinya yang mengawasi adalah orang yang tak mengerti masalah perbankan. Menurut mereka, merekrut pengawas bank profesional bukan perkara gampang (Koran Tempo, 8 Maret 2010).

Menurut Sigit, masalah sumber daya manusia akan jadi persoalan OJK. Karena itu, ia menyarankan sumber daya pengawas sebaiknya diambil dari pengawas perbankan yang ada di bank sentral. Sebab, tak mudah mencari pengawas bank yang berkompeten sampai saat ini. "Bisa pakai orang-orang yang ada di BI sekarang, yang mengerti audit bank," kata Sigit.

Ia berharap pemerintah bisa belajar dari negara yang sudah mempunyai otoritas sejenis, seperti Korea Selatan, Australia, dan Inggris. Ia merujuk kasus Bank of England yang tetap goyah akibat krisis finansial global. "Formatnya nanti bisa belajar dari Inggris," ujar Sigit.

Direktur Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Dyah Makhijani mengatakan, secara konsep lembaga OJK mudah dipahami, namun pelaksanaannya harus lebih diperhatikan. "Hantunya di detail. Konsep adalah masalah gampang, pelaksanaannya yang susah," kata Dyah kepada Tempo.

Menurut dia, selain masalah koordinasi dan pengawasan, masalah sumber daya manusia memang menjadi perhatian besar. "Kalau puluhan gampang, ini kan ratusan (orang)," kata Dyah.

l ARIE FIRDAUS