Menteri Energi Buka Opsi Impor Gas

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menyusul pemotongan alokasi gas untuk industri, pemerintah memberi sinyal dibukanya keran impor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menyatakan, gas diutamakan untuk memenuhi pasokan energy security dan food security. "Pertama untuk (pembangkit) listrik dan kedua untuk (industri) pupuk," katanya kemarin.

Selain itu, kata dia, gas diperlukan untuk kegiatan produksi minyak Chevron dengan teknologi Enhanced Oil Recovery. Tambahan gas Chevron ini untuk kegiatan menambah produksi minyak nasional. "Kalau masih kurang dan harganya bagus, dimungkinkan untuk impor," ujar Darwin.

Mengenai impor gas, Darwin mengulang pernyataannya sebanyak dua kali. Namun dia enggan memastikan apakah kebijakan impor gas benar-benar akan diambil untuk menyelesaikan masalah gas. "Saya enggak ngomong impor, itu kamu yang ngomong," katanya.

Sebelumnya, PT PGN (Persero) akan mengurangi pasokan gas sebesar 20 persen kepada industri karena menurunnya pasokan dari produsen gas. Rencananya pemotongan alokasi gas akan dilakukan mulai 1 April mendatang. Manajemen PGN menyerahkan kepada pemerintah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk memprioritaskan sektor mana saja yang bakal mendapatkan gas.

Namun hingga kini Kementerian Energi belum memberikan keputusan sektor mana saja yang bakal mendapatkan prioritas mendapatkan gas. Padahal dampak pemotongan gas bakal memukul sektor industri. Ketua Asosiasi Industri Keramik Indonesia Achmad Wijaya mengatakan, pengurangan alokasi gas bakal menyebabkan pembengkakan biaya produksi. "Pengurangan biaya produksi lainnya adalah dengan cara pemutusan hubungan kerja," ujarnya awal pekan ini. Saat ini tenaga kerja yang terlibat di industri keramik mencapai 500 ribu orang.

Mengenai alokasi gas, Darwin menyatakan akan memperketat pemetaan pasokan dan permintaan gas nasional. "Dan prioritas mana yang harus didahulukan," ujarnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Herawati Legowo menyatakan pihaknya telah memiliki solusi mengenai masalah ini. Namun dia menolak memberikan penjelasan. "Penyelesaian jangka pendek. Lihat saja April nanti," katanya.

Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat berjanji tidak akan ada pemangkasan gas ke industri. Hidayat mengaku sedang melakukan pembicaraan yang intensif dengan instansi pemerintah lain yang berkepentingan. "Saya janji tidak jadi dikurangi," katanya.

Dia berani memastikan jaminan pasokan gas untuk industri baja, keramik, dan kaca tidak dikurangi. "Saya jamin tidak jadi dikurangi," katanya.
Hidayat mengaku sudah berbicara dengan PGN untuk membahas pemangkasan gas untuk industri. Dia mengatakan, untuk mengatasi pengurangan pasokan gas ini, opsi impor gas tidak jadi dilakukan. "Untuk saat ini, impor gas tidak jadi," katanya. Meski begitu, kata dia pilihan untuk impor gas ini bisa dipertimbangkan.

Dia mengatakan, hal mendesak yang harus segera dilakukan adalah eksplorasi ladang gas Donggi-Senoro. "Itu mesti kita eksplorasi maksimal," katanya. Selain itu, pembangunan receiving terminal dalam dua tahun ke depan. Hal ini penting segera dilakukan untuk menjamin pasokan gas ke industri pupuk.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat meminta pemerintah mementingkan kebutuhan domestik. "Harus ada buffer stock sebesar 10 persen untuk kebutuhan dalam negeri," ujarnya. Dia mengatakan, pengurangan pasokan gas industri akan berimbas pada efisiensi dan daya saing dan nasib karyawan.

Mengurangi pasokan gas, kata Ade, sama saja pemerintah memberi sinyal "jangan berinvestasi di Indonesia". "Bagaimana mau investasi kalau energi tidak ada," katanya.

Krisis energi ini, kata dia, menyangkut persoalan pengelolaan energi yang selama ini berjalan. "Jangan untuk kepentingan kantong masing-masing," ujarnya. Ade mengkritik kebijakan ekspor gas yang justru mematikan industri dalam negeri. Dia menambahkan, restrukturisasi industri terganjal pasokan energi. "Gas dan listrik dan batu bara masih menjadi hambatan," katanya.

l ALI NUR YASIN | RATNANING ASING | IQBAL MUHTAROM