Pemboikotan Sri Mulyani Coreng Muka Indonesia

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai rencana beberapa fraksi untuk melakukan pemboikotan terhadap rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, hanya akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, terutama karena dapat membuat pencitraan Indonesia menjadi buruk di mata asing.

"Saat ini investor sedang melihat apakah kita bisa melaksanakan pembangunan dengan baik, dan pemboikotan akan memberikan image jelek ke asing," ujar Purbaya saat dihubungi Tempo melalui telepon, Jakarta, Jumat (12/3).

Selain itu, pemboikotan terhadap Sri Mulyani akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap APBN yang akan mengakibatkan pembangunan infrastruktur menjadi tidak berjalan, dan pada akhirnya dapat mengakibatkan turunnya rating Indonesia. "Kalau rating Indonesia turun, maka dampaknya rupiah akan tertekan dan bunga surat Indonesia menjadi semakin tinggi," ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan, sebaiknya Dewan dan pemerintah mendiskusikan masalah penggunaan anggaran ini dengan baik untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk rakyat. "Saya khawatir Indonesia bukan hancur karena masalah-masalah dari luar seperti krisis global, tapi justru karena ketidakhati-hatian dari kita sendiri, yaitu seluruh stakeholders di Indonesia," tutur Purbaya.

Bagaimanapun juga, menurut Purbaya, Rancangan APBN Perubahan 2010 harus segera disetujui karena asumsi dalam APBN 2010 saat ini sudah berubah, sehingga APBN 2010 tidak akan efektif jika tetap diterapkan. "Kalau memang ada yang tidak setujui yang dibicarakan, mau gontok-gontokan di DPR juga silakan, tapi jangan diboikot," katanya. "Masalah-masalah yang tidak perlu seperti ini (pemboikotan) seharusnya bisa dihindari."

Seperti diberitakan, beberapa fraksi DPR berencana melakukan pemboikotan terhadap Sri Mulyani jika datang ke Senayan. Dewan meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam kasus Bank century tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Harry Azhar Aziz, bahkan menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Menteri Keuangan ad interim agar pembahasan agenda-agenda pemerintah di Dewan tak terhambat.

NALIA RIFIKA