PDI Perjuangan Tolak Pemangkasan Anggaran KPK  

TEMPO Interaktif, Semarang -Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tegas menolak ide pemangkasan anggaran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami sangat tidak setuju (jika anggaran untuk KPK dipangkas)," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Tjahjo Kumolo kepada Tempo, Ahad (14/3).

Justru, kata Tjahjo, kalangan DPR harus mendorong agar kinerja KPK bisa optimal dalam memberantas korupsi. "DPR punya kepentingan juga agar kinerja KPK mandiri dan optimal," ujar Tjahjo.

Tjahjo meminta agar para anggota DPR tidak perlu emosi dalam menilai perkembangan kinerja lembaga pemberantasan korupsi tersebut. DPR juga tidak perlu khawatir anggaran yang diberikan kepada KPK disalahgunakan maupun tidak tepat sasaran.

Apalagi, hingga kini seluruh program dan kinerja KPK masih bisa diawasi DPR. Apapun, kata Tjahjo, pengawasan KPK ada pada DPR sebagaimana fungsi tugasnya. "KPK produk DPR juga,"kata wakil rakyat asal daerah pemilihan Jawa Tengah I ini. Selain itu, DPR bisa memanggil setiap saat pimpinann KPK yang menyangkut keputusan DPR berkaitan Undang-undang.

Sebelumnya, ancaman pemangkasan anggaran untuk Komisi ini bermula dari kecurigaan beberapa anggota parlemen atas lambannya penanganan kasus Bank Century. Nudirman Munir, anggota Komisi Hukum DPR, misalnya, menengarai bahwa Komisi bermain politik dalam penanganan kasus Century. Ini terlihat dari penanganan kasus itu yang dilakukan secara tertutup.

Namun, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum mengecam ide pemangkasan anggaran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Saya melihat ancaman itu sebagai bentuk tekanan untuk KPK dalam kasus Bank Century," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko pekan lalu.

ROFIUDDIN