Sejumlah massa berujukrasa menolak kedatangan Obama di depan Kedubes AS, Jakarta (15/3). TEMPO/Subekti.
Topik
Infografis
Demo Tolak Obama Kembali Digelar
TEMPO Interaktif, Jakarta - Aksi unjuk rasa menentang rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia kembali digelar. Hari ini, sejumlah organisasi menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan. "Kami menolak kunjungan Obama," kata Koordinator Aksi, Bayu Murnianto.
Organisasi massa yang mengikuti aksi ini terdiri dari Jaringan Tim Monitoring Indonesia, WALHI Jakarta, Justice, Peace and Integrity of Creation, Ut Omnes Unum Sint Institute, PBJ, SPN Banten, FSBI, Forum Mahasiswa dan Pemuda Papua dan NTT, Fortuna 49, Forum Solidaritas Buruh Persepatuan dan Aliansi Buruh Kawasan.
Bayu menerangkan, penolakan dilatarbelakangi oleh sikap politik Amerika yang kerap merugikan negara-negara miskin dan berkembang. "Sejak terpilih sebagai Presiden, kebijakan yang diambil pemerintahan Obama semakin memperkuat tanda-tanda keberlanjutan ketidakadilan global," katanya.
Bukti ketidakadilan itu tampak dari meluasnya kekerasan fisik di wilayah sejumlah negara Timur Tengah seperti Irak, Afganistan dan Pakistan atas nama terorisme. "Padahal yang terjadi sebenarnya adalah konflik atas kepentingan bisnis dan penguasaan sumber-sumber minyak," ujar Bayu.
Pemerintah Amerika bahkan terus memperdayai negara-negara miskin dan berkembang melalui lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, ADB maupun WTO. "Belum lagi sikap Amerika yang selalu berkelit dari tanggung jawab penurunan kadar emisi gas karbon," kata Bayu.
Indonesia pun kerap menjadi korban. Hal itu tampak dari banyaknya kontrak kerjasama project raksasa yang yang cenderung menguntungkan Amerika seperti Freefort, Exxon, Newmont dan NAMRU2. "Praktek eksplorasi perusahaan tersebut kerap merusak lingkungan," ujar Bayu.
Tidak hanya itu. Ribuan buruh yang bekerja di berbagai perusahaan milik Amerika seperti Nike, GAP, Talbots, S. Oliver juga hanya bekerja dengan standar upah minimum. "Bahkan sebagian dari mereka sudah ditinggalkan oleh pemilik tanpa pertanggung jawaban yang jelas," kata Bayu.
RIKY FERDIANTO