Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akhirnya, Menara Telekomunikasi Dihapus Dari Draft Revisi DNI

image-gnews
TEMPO/Nickmatulhuda
TEMPO/Nickmatulhuda
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan pengaturan asing ikut membangun menara telekomunikasi tak lagi masuk dalam draft revisi Peraturan Presiden No 111 Tahun 2007 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). "Kan sudah ada Surat Keputuran Bersama Tiga Menteri dan Kepala BKPM tahun 2009 yang menjelaskan itu," kata Gita di kantornya, Kamis (18/3).

Selanjutnya, sektor ini akan menggunakan Peraturan Menkominfo No 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKPM No 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009.

Di pasal 5 ayat 4 SKB tersebut menegaskan bahwa kepemilikan dan pengelolaan menara umtuk pengusaha nasional. "Tetapi ke depannya masih dimungkinkan peluang kemitraan antara pengusaha nasional dengan asing, terutama untuk pendanaan," tutur Gita.

Gita mengharapkan ke depannya investasi di bidang ini bisa menutup semua blankspot (kesulitan mencari sinyal) yang selama ini terjadi. Gita yakin Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memperhatikan ini. "Tidak hanya untuk Jakarta. Tetapi sampai Samosir, Kupang, Merauke, dan daerah-daerah terpecil lainnya," tambahnya.

Sebelumnya, BKPM dan Kementrian Komunikasi dan Telematika berselisih pendapat soal boleh tidaknya asing menguasai pengelolaan menara telekomunikasi.

Gita melanjutkan, untuk kelima sektor lainnya, yaitu bidang pendidikan, industri kreatif, industri jasa kurir, pertanian, dan kesehatan, tidak ada perubahan. "Kami tidak akan melampaui Kementerian Teknis," tutur Gita.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Khusus untuk kepemilikan asing sektor kesehatan yang diperbolehkan hingga 67 persen, Gita menegaskan Menteri Kesehatan sudah menyikapi kalau fasilitas-fasilitas membutuhkan banyak suntikan modal. "Daripada pasien-pasien Indonesia lari ke Singapura, Malaysia atau negara lainnya," tambah Gita.

Tetapi, tetap akan ada perhatian terhadap pelayanan kesehatan bagi rakyat dengan pendapatan menengah ke bawah. "Jangan sampai ada kompromi mengenai kualitas. Nanti akan diatur lewat Peraturan Menteri terkait," ujar Gita.

ARYANI KRISTANTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

1 hari lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.


BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

1 hari lalu

Teknologi Carbon Capture and Storage. ftmm.unair.ac.id
BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

Perusahaan minyak dan gas dari Singapura dan Amerika sudah tertarik berinvestasi ke carbon capture and storage (CSS) di Indonesia.


Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

24 hari lalu

Bahlil Lahadalia tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.
Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.


Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

36 hari lalu

Harga mobil listrik BYD di Indonesia diumumkan di IIMS, Jakarta, 15 Februari 2024. TEMPO/Dicky Kurniawan
Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken perpanjangan bebas PPnBM bagi kendaraan listrik. Termasuk untuk impor CKD maupun CBU.


Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

58 hari lalu

Presiden Joko Widodo berswafoto dengan warga saat mengunjungi Pasar Mungkid, Magelang Jawa Tengah, Senin 29 Januari 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi berdialog dengan sejumlah pedagang sekaligus memantau harga sembako. ANTARA FOTO /Anis Efizudin
Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

SP Indofarma menggeruduk Kantor Kementerian BUMN hari in. Mereka berunjuk rasa dan menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyehatkan perusahaan.


Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

58 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di acara perayaan hari ulang tahun Luhut Binsar Pandjaitan ke-76 di Hotel Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta pada Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pamerkan nilai investasi lima tahun terakhir. Ia juga menyindir Tom Lembong dengan membandingkan capaiannya tersebut.


Luhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi

28 Januari 2024

Thomas Lembong dan  Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA
Luhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyerang balik Tom Lembong.


Bahlil Singgung Tom Lembong Soal Lulusan Harvard, Berikut Profil Pendidikan Keduanya

26 Januari 2024

Bahlil Lahadalia dan Tom Lembong. ANTARA
Bahlil Singgung Tom Lembong Soal Lulusan Harvard, Berikut Profil Pendidikan Keduanya

Menteri Investasi dan BKPM, Bahlil Lahadalia sebut kinerja Tom Lembong di Kementerian Investasi yang merupakan lulusan Harvard. Ini pendidikan mereka.


Bahlil Bandingkan Kinerjanya dengan Tom Lembong yang Lulusan Harvard: Tidak Mesti Pintar Bikin Pidato..

24 Januari 2024

Bahlil Lahadalia dan Tom Lembong. ANTARA
Bahlil Bandingkan Kinerjanya dengan Tom Lembong yang Lulusan Harvard: Tidak Mesti Pintar Bikin Pidato..

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membandingkan kinerjanya di Kementerian Investasi dengan Tom Lembong.


Terkini: Tom Lembong vs Bahlil terkait Investasi di IKN, Ekonom Kritisi soal Politisasi Bansos

24 Januari 2024

Bahlil Lahadalia dan Tom Lembong. TEMPO; Instagram
Terkini: Tom Lembong vs Bahlil terkait Investasi di IKN, Ekonom Kritisi soal Politisasi Bansos

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut Co-captain TPN Anies-Cak Imin atau AMIN, Tom Lembong, jangan asal bunyi soal investasi IKN Nusantara.