PDI Perjuangan Jawa Timur 100 Persen Dukung Sikap Megawati

TEMPO Interaktif, Surabaya - Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur tidak setuju kongres PDI Perjuangan di Bali April mendatang arah politik partainya dibawa ke koalisi kepada pemerintah. Menurut Ketua PDIP Jawa Timur, Sirmadji Tjondropragolo, pilihan sikapnya tersebut sejalan dengan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Jawa Timur 100 persen mendukung Bu Mega, jadi apa sikap yang diambil beliau akan kami kawal," kata Sirmadji, Selasa (23/3).

Sirmadji menambahkan, sikap Megawati dalam berpolitik selama ini telah sesuai dengan tiga nilai dasar dalam Pancasila yang digali oleh Presiden Soekarno. Nilai-nilai dasar itu, kata Sirmadji, adalah pegangan bagi partainya untuk menentukan arah. "Tiga nilai yang selama kami pegang ialah berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan," ujarnya.

Sebenarnya, kata Sirmadji, PDIP Jawa Timur tak mau terjebak pada terminologi oposisi dan koalisi. Sebab, kata dia, dengan berpegang pada tiga nilai dasar itu sejatinya pilihan politik PDIP Jawa Timur sudah jelas. "Oposisi atau koalisi itu kan pilihan, soal yang klop dengan nilai dasar partai kami yang mana Bu Mega nanti yang memutuskan dalam kongres," kata dia.

Senin kemarin Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDIP Taufiq Kiemas mengatakan keinginan koalisi yang diutarakannya berasal dari arus bawah. Pertimbangannya, kata dia, supaya PDIP tidak kalah terus.

“Tidak mungkin Pak Taufiq (bicara) kalau wacana dari bawah tidak ada,” kata Taufiq.

Sirmadji yakin Megawati tidak akan larut ke dalam pragmatisme sesaat. Adapun soal perbedaan pandangan antara Megawati dan suaminya, Taufiq Kiemas, menurut Sirmadji hal yang wajar. Begitu pula terhadap sejumlah elit partai yang mulai berpaling kepada pemerintah. "Setiap orang punya pandangan itu biasa, tapi Jawa Timur tetap konsisten untuk tidak pragmatis," kata Sirmadji.

Sirmadji menilai, kebijakan pemerintah saat ini kurang sejalan dengan tiga nilai dasar yang dikembangkan partainya. Hal itu terbukti dengan bertambahnya utang luar negeri Rp 1,8 triliun seperti yang disampaikan pemerintah dalam nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. "Kalau utang terus, kapan kita bisa berdikari," kata Sirmadji.

KUKUH S WIBOWO