Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bunga Bank Tidak Turun Karena Kepemilikan Asing

image-gnews
Bank CIMB Niaga cabang Graha Niaga, Jakarta, Kamis (30/04). RUPST PT Bank CIMB Niaga Tbk. mengumumkan laba bersih selama tahun 2008 adalah Rp 678,2 milliar dimana 45 persen nya akan dibagikan sebagai dividen final untuk para pemegang saham. TEMPO/Nic
Bank CIMB Niaga cabang Graha Niaga, Jakarta, Kamis (30/04). RUPST PT Bank CIMB Niaga Tbk. mengumumkan laba bersih selama tahun 2008 adalah Rp 678,2 milliar dimana 45 persen nya akan dibagikan sebagai dividen final untuk para pemegang saham. TEMPO/Nic
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kalangan pengusaha menuding kepemilikan asing di perbankan nasional membuat bunga kredit tidak kunjung turun. Demikian disampaikan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Erwin Aksa dalam siaran pers, Kamis (25/3).

Data HIPMI memprediksi penguasaan asing atas kapasitas dan aset perbankan nasional mendekati 55 persen. Hingga pertengahan 2008, komposisi asing di perbankan nasional sebesar 47,02 persen dengan penguasaan aset Rp 960 triliun.

"Penetrasi berlangsung cepat sebab beberapa kebijakan Bank Indonesia, seperti single presence policy, tidak efektif mendorong pertumbuhan dan kepemilikan investor lokal," ujar Erwin. Dia menilai longgarnya kebijakan membuat asing bisa menerobos pasar hingga desa.

Dominannya pemilik asing membuat bunga kredit sulit turun. Padahal komponen biaya sudah turun, seiring rendahnya inflasi. Saat ini bunga bank masih di atas 10 persen, bahkan bunga kredit konsumsi dan UMKM di kisaran 16 persen. "Faktor ini membuat pelaku UMKM dan pengusaha berpikir panjang meminta pinjaman," katanya.

Wakil Ketua HIPMI Silmy Karim menyoroti komitmen 14 bank untuk menurunkan bunga kredit. Kesepakatan yang dicapai tahun silam itu ia nilai melempem. “Sebab asing menguasai mekanisme pasar perbankan nasional,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Maraknya kepemilikan asing tidak lepas dari longgarnya kebijakan kepemilikan asing. Adapun di beberapa negera kepemilikan asing sudah dibatasi. Kelonggaran itu ditambah tidak berlakunya asas timbal balik. Misalnya sulit bagi bank nasional memiliki anjungan tunai di luar negeri. "Sedangkan bank asing boleh buka sampai ke kampung-kampung," ujar Silmy.

REZA MAULANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

27 November 2023

Gedung Bank Mandiri di Gatot Subroto Jakarta.
NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Ahmad Siddik Badruddin, memprediksi kualitas kredit terjaga hingga akhir 2023 dan stabil pada 2024 mendatang.


LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

28 Februari 2023

Ilustrasi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). ANTARA
LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja perbankan tetap stabil di awal 2023.


OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

11 Januari 2023

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

OJK menerbitkan dua peraturan baru tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi.


OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

9 Desember 2022

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

OJK menerbitkan aturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPR Syariah


Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

13 September 2022

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?


Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

6 September 2022

Logo OJK. wikipedia.org
Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.


Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

14 Februari 2022

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo. dok: Kementerian BUMN
Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap meledaknya kecepatan adopsi teknologi digital


Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

18 Juli 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan rapat kerja dengan  Komisi XI  DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Juli 2017. Rapat tersebut membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

Persetujuan Perpu Akses Informasi diperlukan untuk memenuhi
persyaratan penerapan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018.


Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

7 Juli 2017

TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

Dalam National Payment Gateway, biaya transaksi tarik tunai maupun transfer antar
bank ke depan dapat lebih rendah daripada saat ini.


Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

7 Juni 2017

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. TEMPO/Subekti
Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

Asosiasi pengusaha UKM khawatir dengan kebijakan Sri Mulyani mengintip rekening bank Rp 200 juta.