TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) prihatin akan kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, dari 71 persen kawasan hutan primer yang dimiliki Indonesia, kini hanya tersisa sekitar 24 persen.
"Presiden menginstruksikan kepada Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk meneliti mengapa pelaku illegal logging dihukum ringan," kata Tifatul dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jumat (16/4).
Tifatul mengungkapkan, dari 92 kasus illegal logging besar, 42 kasus di antaranya bahkan divonis bebas, 24 kasus hanya dihukum 1 tahun penjara, dan 19 kasus divonis 1-2 tahun penjara. "Ini tidak ada efek jeranya," ujarnya.
Presiden, kata Tifatul, akan meninjau langsung keadaan hutan bersama menteri terkait sesegera mungkin. Presiden juga meminta para kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati, harus ikut bertanggung jawab menjaga hutan.
”Jangan sembarangan memberikan izin-izin, harus hati-hati, sebab dapat memperluas kerusakan hutan, termasuk pertambangan. Presiden juga minta harus dibuat tata ruang lingkungan yang berbasis provinsi dalam pulau-pulau besar,” kata Tifatul.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menambahkan, deforestasi cukup parah
terjadi selama 10 tahun terakhir yang diakibatkan oleh pembukaan hutan
dan merubahnya menjadi hutan produksi, kebakaran hutan dan dampak
elnino.
Dia memaparkan, luas hutan Indonesia yang mencapai 137 juta hektar, saat ini 43 juta hektar di antaranya adalah hutan primer atau sekitar 24 persen. Kemudian 48 juta hektar bekas hutan produksi dalam kondisi dikategorikan kritis, dan 40 juta haktar lebih kawasan tidak berhutan.
”Sejak 1997-2002 di euforia etonomi daerah terjadi deforestasi luar
biasa. Terjadi pengurangan luas hutan sekitar 3,5 juta hektar
pertahun. Sekarang mulai menurun, dari 2004-2009 pengurangan luas
hutan 0,7 hektar per tahun,” kata Zulkifli.
Untuk mengatasi deforestasi itu, kata dia, tidak ada pilihan kecuali
melakukan rehabilitiasi secara masif bersama rakyat dengan target
500.000 hektar pertahun yang dibiayai APBN dan 500.000 hektar oleh
investor. Selain itu, juga melakukan restorasi (pengembalian fungsi
hutan) seluas 300.000 hektare pertahun.
EKO ARI WIBOWO
