TEMPO Interaktif, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum sedang dalam tahap mengumpulkan, mendalami serta menelaah data dan informasi terkait perkara pembalakan hutan. “Ada lumayan banyak data dan informasi yang sudah kami kumpulkan,” kata Mas Achmad Santosa, anggota Satgas, Sabtu (17/4).
Data perkara yang dikumpulkan itu dikelompokkan kedalam dua kategori. Mereka adalah perkara yang tidak berhasil ditindaklanjuti secara hukum walaupun dasar hukumnya sudah kuat dan perkara yang sudah ada putusannya namun putusan itu dianggap janggal dan mengecewakan. “Jumlahnya lumayan banyak,” kata Ota mengulangi.
Pendalaman dan penelaahan terhadap perkara-perkara itu dilakukan Satgas melibatkan para pakar kehutanan dan tidak ketinggalan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dalam waktu dekat, kemungkinan pekan depan, Ota menjanjikan, koordinasi dengan menteri kehutanan, menteri lingkungan hidup, dan kelompok kerja illegal logging segera digerakkan. “Pokoknya kami akan all out (dalam mengusut mafia pembalakan),” kata dia.
Karena jumlahnya yang banyak, Ota mengatakan kalau Satgas akan selektif dan menerapkan azas prioritas terhadap perkara yang akan diusut. Dia tidak memastikan apakah perkara yang melibatkan perusahaan besar yang termasuk dalam kelompok prioritas itu.
Dia hanya mengulangi instruksi bosnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Presiden kan minta yang big fish, istilahnya, kalau kami bergerak itu harus ada efek domino-nya. Bersifat strategis, yang berpotensi terhadap perbaikan sistem dan kebijakan,” urai Ota.
WURAGIL
